Pemerintah Kabupaten Jayapura Lakukan Peninjauan Kembali RTRW

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan konsultasi publik peninjauan kembali RTRW Kabupaten Jayapura di Aula Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Senin (18/10/21)
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan konsultasi publik peninjauan kembali RTRW Kabupaten Jayapura di Aula Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Senin (18/10/21)

SENTANI, PapuaSatu.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melakukan konsultasi publik dalam penyusunan dokumen peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di Aula Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (18/10/21).

Yang mana, saat ini di Kabupaten Jayapura masih berlaku Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura, yang berlaku mulai Tahun 2008 hingga Tahun 2028.

Peninjauan kembali RTRW tersebut, dipimpin Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE,M.Si, yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, dan para pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura, serta menghadirkan secara online dua pemateri dari Bappeda Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua.

Saat ditemui wartawan, Bupati Jayapura mengungkapkan, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Jayapura, berkaitan dengan telah terjadinya perubahan dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Jayapura.

Bupati Mathius Awoitauw pun menekankan untuk singkronisasi penataan ruang pembangunan dengan hukum wilayah yang berlaku pada sistem adat yang ada.

“Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat ini berdasarkan wilayah adat. Itu berarti pendekatan adat itu yang harus diutamakan,” tandasnya.

Bupati juga menekankan agar pembangunan di pesisir maupun di daratan bisa selaras dengan RTRW.

Pengembangan pariwisata olahraga, terkait dengan ditetapkannya Provinsi Papua sebagai provinsi olahraga, juga harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan RTRW di Kabupaten Jayapura.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Kota, Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, Andreas I. Hurunama Ini sebenarnya adalah bagian dari langkah untuk melihat seberapa jauh kita punya RTRW sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura yang berlaku mulai Tahun 2008-2028.

“Dari hasil ini kita melihat apakah kita masih bisa memakai peraturan ini atau tidak, itu dasar mengapa kita melakukan konsultasi publik saat ini,” jelasnya.

Yang kedua, memang dari sisi pemanfaatan pola ruang atau pemanfaatan ruang di Kabupaten Jayapura, sudah banyak mengalami perubahan dari sisi-sisi yang ada.

“Dari situlah kami coba menilai kembali, dari pola struktur ruang maupun dari pola ruang yang ada, yang diketahui nilainya dibawah 85 persen, sehingga perlu direvisi RTRW kita,” lanjutnya.[yat]