Raperda Kompensasi Pelabuhan Depapre Bagi Masyarakat Adat Ditargetkan Selesai Digodok Bulan Maret

SENTANI, PapuaSatu.com – Bupati Jayapura, Matius Awoitauw, SE., M.Si, menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kompensasi dari pengelolaan Pelabuhan Depapre bagi Masyarakat Adat sebesar 10 persen akan selesai di godok oleh DPRD Kabupaten Jayapura pada bulan Maret 2021 mendatang.

Kesepakatan kompensasi itu tercantum dalam berita acara pelepasan tanah antara masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada tahun 2008 lalu.

Dimana, selain menerima kompensasi dalam bentuk uang, masyarakat adat juga akan mendapatkan 10 persen dari penghasilan Pelabuhan Depapre.

“Perda sementara sedang dikerjakan tentang kepelabuhanan, paling lama bulan Maret nanti sudah selesai,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (28/1/2021) sore.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw, S.IP, M.KP, menambahkan, bahwa secara regulasi Pemkab Jayapura telah mengatur sedetail mungkin, sehingga tinggal bagaimana DPRD Kabupaten Jayapura membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

“Sebenarnya kalau secara regulasi itu sudah mengatur sedetail mungkin, tinggal DPRD bagaimana membahas Perda tersebut dan ada dua Raperda yang akan digodok oleh DPR,” ujar Alfons Awoitauw.

Mantan Kadistrik Sentani Kota ini menjelaskan, bahwa Raperda Kepelabuhanan mengatur tentang investasi dan Raperda Petikemas yang baru diusulkan.

“Selain Pelabuhan Depapre ditetapkan sebagai pelabuhan petikemas, tetapi harus di atur pergerakan semua hal-hal yang berkaitan dengan pembongkaran kontainer,” tuturnya.

Dirinya bahkan membeberkan bahwa Pelabuhan Depapre juga dapat dilakukan pembongkaran kontainer bagi jalur perekonomian di kawasan Pasifik, sehingga sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah telah terbangun dengan baik.[yat]