Wabup: Ide Dari Kampung dan Tim Percepatan Harus Ada Titik Temu

0
84
Caption : Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro didampingi Asisten I dan Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, menabuh Tifa sebagai tanda dibukanya Pelatihan Tinjauan APBK dan Penyusunan Draft RKPK Tahun 2020 bagi 14 Kampung Adat, Senin (5/8/2019).
Caption : Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro didampingi Asisten I dan Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, menabuh Tifa sebagai tanda dibukanya Pelatihan Tinjauan APBK dan Penyusunan Draft RKPK Tahun 2020 bagi 14 Kampung Adat, Senin (5/8/2019).

SENTANI, PapuaSatu.com – Ide-ide yang datang dari kampung dan tim percepatan harus ada titik temu, supaya tidak membuang-buang energi secara percuma. Di antaranya, ada ide-ide yang lebih positif terutama yang mengarah ke produktivitas.

Hal tersebu disambut baik oleh Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro usai membuka Pelatihan Tinjauan APBK dan Penyusunan Draft RKPK Tahun 2020 bagi 14 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula Balai Pertanian Yahim, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (5/8/2019) kemarin pagi

Dikatakan, ide-ide dari kampung dengan tim percepatan ini diharapkan ada titik titik temu, sehingga tidak membuang-buang energi. “Harapan ini karena kadang-kadang ada ide-ide yang sebenarnya kita jadi membuang energi, tapi kita bisa lebih positif lagi terutama ke arah yang produktivitas,” katanya.

Giri mengatakan, pelatihan tinjauan APBK dan penyusunan draft RKPK juga diharapkan agar ada pemanfaatan sumberdaya lokal yang dimiliki setiap kampung dan tim  bisa berkunjung langsung ke kampung-kampung.

“Mereka harus melihat langsung apa saja yang menjadi potensi setiap kampung dan juga bisa mengarahkan masyarakat kampung untuk berbuat sesuatu, seperti bercocok tanam, dari segi sektor pariwisata. Kalau dia cocoknya di pertanian harus kita arahkan, begitu juga di pertanian,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan, pengelolaan keuangan bagi 14 kampung adat se-Kabupaten Jayapura di tahun 2019 ini pihaknya telah siapkan secara baik, sehingga APBK di tahun 2020 nanti bagi 14 kampung adat ini sudah berbasis kampung adat.

Dijelaskan, kampung adat dengan kampung dinas jalannya berbeda. Dimana kampung dinas itu penganggarannya itu seperti biasa, namun kampung adat itu agak berbeda seperti ada belanja kewenangan, yang ada di kampung adat tersebut.

“Ya, selama ini mereka (kampung) kan masih kita ajukan, karena status kampungnya itu kita masih sementara pengajuan untuk perubahan status kampung biasa menjadi kampung adat,” ujarnya.

Kendati dmeikian, ia berharap ketika dari pusat sudah menyetujui perubahan statusnya. Maka APBK nya sudah dipersiapkan baik di tahun ini, sehingga di tahun 2020 nanti sudah bernafaskan kampung adat. [mi/loy]