JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi V DPR Papua terus melakukan Rapat Pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dalam rangka kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesra.
Pada hari kedua (29/10) rapat pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2022, Komisi V DPR Papua bertemu bersama mitra dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan beberapa Rumah Sakit (RS) umum di Jayapura salah satunya RSUD Abepura dan RS Jiwa Abepura.
Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yiqwa mengatakan, ada banyak hal yang menjadi permasalahan saat pertemuan tersebut terutama terkait otsus jilid II sehingga ada keluhan-keluhan dari pihak-pihak RS.
“Mereka banyak mengeluh dari sisi keuangan. Dalam dana otsus pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya mereka dapat sesuai dengan rencana kerja yang sudah dirincikan dalam program-program kerja kedepan, tapi kali ini tidak sesuai,” katanya pada PapuaSatu.com usai pertemuan.
Timiles ungkapkan, dana yang dikucurkan bahkan terbilang minim untuk menjawab pengajuan rencana kerja dari RS. “Mereka jadi pesimis. Saya minta pemerintah dalam hal ini tim anggaran untuk melihat rumah sakit ini jangan setengah-setengah terutama RSUD Abepura dan RSJ Abepura,” ungkap Timiles.
Ia beberkan, menurut pernyataan Direktur RSUD Abepura, pejabat-pejabat tidak berobat di RSUD Abepura sehingga tidak mengetahui keadaan RSUD Abepura yang sesungguhnya. Maka Timiles meminta agar RSUD Abepura dan RSJ Abepura dapat diprioritaskan karena ada program-program prioritas yang harus dijalankan.
“Saya berharap untuk kedepan, pemerintah harus prioritaskan dan menanyakan mana hal-hal yang menjadi prioritas RS. Dengan anggaran yang kecil saya kira tidak dapat menolong banyak orang karena garda terdepan kesehatan,” ujarnya.
Timiles menilai pagu anggaran 2022 sangat kecil, maka nilainya perlu ditambahkan. “Harus tambah, tidak perlu terlalu besar, cukup tambah dua sampai tiga miliar agar mereka tetap eksis pelayanan. Saya harap segera dilakukan,” tutur Timiles.
Selanjutnya, pihaknya akan menindaklanjuti dengan membahas hal tersebut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR Papua. “Pada saat banggar nanti, kami dari Komisi V akan berbicara untuk RSUD Abepura dan RSJ Abepura dapat diperhatikan,” tutupnya. [ayu]
