Kapolda Papua, Sekda Provinsi Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih ketika memberikan keterangan usai membuka pembekalan. Foto: Arie Bagus/Papuasatu.com
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Empat Kabupaten/Kota di Papua dijadikan Pilot Project pengawalan dan pengelolaan dana desa. Empat daerah tersebut adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Sarmi.
Pengawalan pengelolaan dana desa ini melibatkan ratusan anggota TNI – Polri yang terdiri dari 144 Babinsa dan 301 Babinkamtibmas dari keempat daerah tersebut.
“Babinsa dan Babinkamtibmas yang ikut dalam pembekalan ini akan diturunkan ke daerah tugas masing – masing untuk mengawasi pengelolaan dana desa” kata Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada sejumlah wartawan usai membuka ‘Pembekalan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam Mengawal Dana Desa di Provinsi Papua’ yang dilaksanakan di Gedung Sasanakrida Kantor Gubernur Papua, Rabu (13/09).
Kapolda Papua juga meminta kepada semua Kapolres dan Kasat setelah selesai mengikuti kegiatan pembekalan ini agar sesegera mungkin dapat merencanakan kegiatan diwilayah masing-masing. Karena menurutnya jumlah anggota TNI-Polri yang tugaskan dalam pengawalan pengelolaan dana desa tersebut masih belum cukup.
Ia juga menambahkan, idealnya satu kampung diawasi satu Babinsa dan Babinkamtibmas “tapi dilapangan yang terjadi tidak seperti itu. Bahkan satu babinsa atau Babinkamtibmas terkadang mengcover tiga sampai empat kampung yang bersebelahan. Jadi yang penting disini ada usaha terlebih dahulu daripada tidak dilakukan sama sekali” tukasnya
Panglima Kodam XVII/Cenderawasi, Mayjen TNI George Elnadus Supit mengungkapkan bahwa dengan terlibatnya Babinsa dalam program ini semoga dapat bersinergi dengan Babinkamtibmas dalam mengawal pengelolaan dana desa di wilayah tugas masing-masing.
“Hambatan pasti ada, untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi antara Babinsa dan Babinkamtibmas. Dengan menjalin kerja sama yang baik saya pikir program yang telah dibuat akan berjalan baik juga” tuturnya.
Ia juga menghimbau agar Babinsa dan Babinkamtibmas dapat mengajak kepala kampung untuk terbuka dalam mengumumkan secara resmi tentang total dana desa yang diterima dari pemerintah pusat untuk membangun kampung masing-masing. (Abe)