JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi V DPR Papua menilai pengendalian penduduk ‘siluman’ yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, khususnya di Dinas Kependudukan Papua dan tingkat kabupaten/Kota sangat rendah.
“kami menyesal kepada pemerintah bahwa perdasus tentang pengendalian penduduk di Papua sangat rendah, bahkan sama sekali tidak dilakukan pendataan sehingga penduduk siluman terus berdatangan ke Papua,” kata anggota Komisi V DPR Papua, Nioluen Kotouki kepada wartawan di ruang kerjanya, Jum’at (12/1/2018).
Menurutnya, saat ini Papua akan menghadapi proses pelaksanaan pemilukada serentak baik di tingkat Provinsi maupun di tujuh kabupaten, termasuk pada pelaksanaan Legislatif tahun 2019 mendatang.
“yang kami takutkan masyarakat asli di Papua yang mempunyai hak pilih tidak mendapatkan hak pilihnya karena bertambahnya penduduk siluman yang datang dari luar Papua, terutama di Kota Jayapura,” katanya.
Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua termasuk di tingkat kabupaten/kota bersama tim Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua untuk melakukan pendataan serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat.
“kalau dalam proses pemilihan kita harap pihak penyelanggara menggunakan data penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Ini bertujuan agar mengantisipasi adanya penduduk siluman yang datang ke Papua, khususnya di Kota Jayapura,” ujarnya. [loy]
