LPJK Ajak PAP Revisi Regulasi Jasa Konstruksi

1020
Caption Foto : Pengurus LPJK Papua dan Hipmas Papua berpose usai pertemuan di Fave Hotel, Minggu (15/10). (Ist/PapuaSatu.com)
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Bertempat di Fave Hotel Jayapura, Senin (16/10/2017), LPJK mengajak element-element Pengusaha Asli Papua (PAP) dan Pengusaha Papua,  untuk merevisi regulasi jasa konstruksi, yakni Perpres No 84 Tahun 2012 dan Pergub tentang jasa konstruksi.
“LPJK menyarankan untuk merevisi Perpres Pasal 1 point 8 dan Pasal 2 point 1 a tentang hak penunjukan langsung pekerjaan konstruksi untuk  pengusaha asli Papua, karena hal ini dapat membuat polemik baru,” kata Jubir Hipmas Papua Ali Kabiay didampingi Sekertaris DPD Hipmas Papua Andre Ireeuw, dalam pers release yang diterima PapuaSatu.com, Senin (16/10/2017).
Ali Kabiay mengatakan, bahwa revisi peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 dan Peraturan Gubernur Papua tentang jasa konstruksi harus disimak dengan baik dan benar, sebab jangan sampai apa yang LPJK lakukan dapat terbentur dengan hak pengusaha asli Papua dan Undang-Undang Otsus, sebab Otsus tersisa 6 tahun lagi.
Apabila tidak diperhatikan dengan baik, hal ini bisa menimbulkan polemik baru.
Ali Kabiay juga mengatakan, bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Papua harus sejalan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua.
Jika tidak sejalan, yang akan menjadi korban adalah rakyat Papua sendiri.
Ali Kabiay juga menyampaikan, untuk seluruh komponen anak bangsa, diharapkan saling bersinergi dalam pembangunan di Papua.
“Kita jangan mempercepat proses pembangunan  infrastruktur di Papua tanpa melihat SDM Papua. Keduanya harus sejalan agar terjadi pemerataan dalam proses pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, sehingga rakyat dapat langsung merasakan manfaat pembangunan dan turut serta dalam proses pembangunan di papua,” jelasnya.(ahmadj)