Rupiah di Perbatasan RI-PNG Terus Disosialisasikan

672

Caption : Suasana border meeting di Skow, Jumat (24/11/2017). (Ahmadj/PapuaSatu.com)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi keuangan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah perbatasan RI-PNG, membutuhkan kesadaran pengusaha dan para pelintas batas.

Pihak bank Indonesia pun secara masif berupaya mensosialisasikan dalam berbagai kesempatan, seperti yang dilakukan pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua dalam kesempatan menghadiri pertemuan di perbatasan  (border meeting) yang digelar di hari kedua pada iven Border Trade Fair RI-PNG and South Pacific Countries (Pameran Perdagangan Perbatasan RI-PNG dan Negara-negara Pasifik Selatan), Jumat (24/11/2017).

“Kami bagian dari edukasi dan sosialisasi kewajiban penggunaan rupiah, agar secara terus menerus menyadarkan para pelintas batas dan juga para pelaku usaha di pasar skow ini,” ungkap Deputi Kepala KPw BI Papua Adi Purwantoro di Skow, Jayapura, Jumat.

Pihak Bank Indonesia masih mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan para pelintas batas.

Hal itu, menurut Adi Purwantoro, sudah menjadi kesepakatan pihaknya dengan para pimpinan daerah, baik TNI, Polri, dan Badan Kerjasama Luar Negeri di Papua

“Kita tidak ingin terges-gesa, pertumbuhan perekonomian di batas ini yang sudah tumbuh demikian baik, kalua kita terapkan secara tegas dan keras, itu justru tidak produktif terhadap pekonomian. Kita harusbijaksana menerapkan sebuah aturan,” jelasnya.

Dalam hal ini, sambungnya, agar perekonomian tetap tumbuh tanpa  ada kegaduhan yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang sudah dirintis cukup lama dan berpotensi berkembang lebih baik lagi di tapal batas RP-PNG dengan adanya kebijakan-kebijakan.

Border meeting yang digelar di depan panggung utama Border Trade Fair RI-PNG and South Pacific Countries, dihadiri berbagai stakeholder yang terkait dengan perdagangan antar negara RI-PNG, yang membicarakan berbagai hal terkait upaya peningkatan kerjasama perdagangan antara RI dengan PNG.(ahmadj)