JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi, Drs. Boy Rafli Amar, tugas – tugas keamanan pada pesta demokrasi kami dari aparat TNI – POLRI diatur oleh Hukum di negara untuk menjadi penjaga Demokrasi di Negara Republik Indonesia.
Apalagi dalam menghadapi pesta demokrasi di Papua yakni, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati di tujuh kabupaten Papua. Tugas TNI Polri wajib mengamankan proses ini dari awal hingga akhir.
Demikian disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar dalam seminar Pendidikan Politik dan Deklarasi Pilkada Papua Penuh Damai (PAPEDA) di Auditorium Uncen, Abepura-Jayapura, Kamis (8/2/2018).
Kapolda menjelaskan, refleksi Pilkada tahun 2017 masih ada 5 (Lima) Kabupaten yang menjadi masalah yang berakhir pada PSU yang tidak identivisial dari pihak penyelenggara dan ada beberapa kejadian menonjol pada pilkada Tahun 2017 antara lain, Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Tolikara dan Kepulauan Yapen.
“ lima kabupaten ini menjadi catatan pada pilkada Tahun 2017. Seminar pendidikan Politik dan Deklarasi Pilkada Papua Penuh damai ini sangat bagus agar bisa bergulir dan sampai pada masyarakat kita pada saat pesta demokrasi Tahun ini,” tukasnya.
Ia menegaskan, upaya yang sudah dilakukan Polda Papua yakni, telah melakukan Doa Bersama dengan semua Tokoh Agama, FKUB, dan PGGD. “ tujuannya untuk menjaga dan tidak menjadikan Konflik pada saat pilkada berlangsung dan kami telah melakukan Komitmen bersama pilkada damai tahun 2018 di Provinsi Papua,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak untuk tetap bersinergitas dengan GAKUMDU dalam rangka Pilkada Tahun 2018 agar tidak terjadi kecurigaan-kecurigaan dan ketidak puasan pada Pilkada serentak nantinya.
“ aksi nyata Polda Papua dalam mendukung pemerintah Daerah adalah membentuk pembentukan Satgas Anti HOAX Polda Papua dalam rangka antisipasi kejahatan dunia maya dan kampanye Hitam pada saat pilkada serentak Tahun 2018. Kami Aparat keamanan dari TNI – POLRI selalu bersinergitas dalam pengamanan Pilkada serentak di Seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE dalam sambutannya mengatakan, Fenomena Globalisasi dan implikasi saat ini negara dituntut melaksanakan kerja sama.
Oleh karena itu, TNI – POLRI akan tetap menjaga dan mengawal pesta Demokrasi Pilkada Tahun 2018 secara Netral. “Tugas TNI dalam pilkada Serentak Tahun 2018 membantu Tugas kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat Pilkada Serentak Tahun 2018,” tukasnya. [loy]
