Tuntut Paket Proyek, Sejumlah SKPD Papua Barat Dipalang

1513

Mambeuw : Harga Diri Pengusaha Asli Papua Diinjak-injak

Manokwari, Papuasatu.com – Puluhan pengusaha yang tergabung dalam kualiasi asosiasi pengusaha asli Papua melakukan pemalangan sejumlah Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, di Kompleks Perkantoran Arfai, Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/9).

Pantuan Papuasatu.com, sejumlah dinas yang di palang sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT itu diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan, dan Unit Pelayanan Lelang (UPL) Provinsi Papua Barat.

Massa melakukan di pintu masuk kedua dinas dan UPL menggunakan sejumlah banbu dan baliho, bahkan massa menggunakan kursi untuk memalang pintu ruangan dan membanting kursi-kursi.

Dalam aksi unjukrasa tersebut massa pun sempat adu mulut dengan salah satu kepala dinas sehingga mengakibatkan pengunjukrasa mengamuk.

Selain melakukan pemalangan massa pun membawa sejumlah spanduk diantaranya bertulisan “Gubernur Provinsi Papua Barat lebih tegas kepada SKPD yang tidak menyerahkan paket pekerjaan sesuai amanat Perpres 84 tahun 2012 dan Gubenur segera memecat atau menonaktifkan kepala SKPD yang tidak menyerahkan paket kepada pengusaha asli Papua dalam hal ini asosiasi.

Koordinator aksi kualiasi asosisasi pengusaha asli Papua, Ronal Mambeuw dalam orasinya mengatakan, unjurasa yang dilakukan pengusaha asli Papua ini adalah bagian dari bentuk kekesalaan terhadap pemerintah dan ini baksi spontanitas.

“Ini bentuk kekesalan kami asosiasi-asosiasi pengusaha lokal di Papua Barat, karena sesuai perintah pemerintah bahwa paket pekerjaan dibawa Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar patut diberikan kepada pengusaha asli Papua,”kata Mambeuw.

Namun, lanjut Mambeuw, sangat disanyangkan paket-pekat tersebut tidak berikan kepada pengusaha asli Papua, padahal ini sudah diamatkan dalam peraturan pemerintah, bahkan diatur juga dalam undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).

“Sayang sekali tinggal 5 tahun lagi otsus berakhir. Tidak ada niat baik negara kepada pengusaha lokal asli papua yang ada di provinsi papua barat,”ungkap Mambeuw.

Disamping itu, Mambeuw mengemukan, aksi unjukrasa akan dilanjutkan besok (hari ini) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) menuntut untuk harus mengambil kebijakan yang dapat mengamankan nasib daripada semua pengusaha asli Papua yang terakomudir dalam semua asosiasi maupun individu yang belum mendapat paket.

“Harga diri pengusaha asli Papua hari ini dijatuhkan melalui proses pembagian yang menggunakan sistem arisan dan kami menilai ini sistem yang sangat keliru. Ini sangat memalukan kami pengusaha asli Papua dan kami merasa harga diri kami di injak-injak sementara pengusaha lain telah mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara mereka,”beber Mambeuw.

Oleh sebab itu, koordinator aksi berharap kepada Gubernur untuk lebih tegas kepala-kepala dinas yang mengindahkan perintah atau arahan gubernur dari tiap-tiap dinas kepada Bapeda dan Bapeda salurkan kepada asosiasi. (free)