JAYAPURA, PapuaSatu.com – Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano. MM. (BTM) meminta dengan tegas seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Jayapura untuk fokus meningkatkan kinerja serta kualitas kerja.
“Saya harapkan semua pimpinan OPD untuk fokus kerja, tingkakan kinerja dan kualitas kerja, serta dan mutu kerjanya,” tegas Walikota BTM saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/10/2017) siang.
Ia mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pelayanan kemasyarakatan semua pimpinan OPD ditegaskan untuk segera menuntaskan setiap program kerjanya masing-masing yang telah diprogramkan dalam Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk Tahun Anggaran (TA) 2017.
Secara tegas, BTM meminta agar setiap program kerja yang telah diprogramkan dan terealisasi pada APBD induk TA 2017 ke setiap OPD Pemerintahan Kota Jayapura untuk segera dituntaskan dan selanjutnya pelaporan keuangannya juga dapat segera dipertanggungjawabkan. “Saya minta supaya setiap pertanggungjawaban keuangan dapat dilaporkan secara efektif, efisien, dan transparan,” tuturnya.
Selain itu BTM juga meminta agar setiap OPD untuk fokus menyelesaikan anggaran perubahan yang telah ditetapkan pada APBD perubahan TA 2017.
Walikota BTM berharap, semua yang telah Ia tegaskan, harus dituntaskan dalam TA 2017 ini, sehingga nantinya pada APBD TA 2018 tidak ada beban anggaran yang perlu dikerjakan lagi, dalam kesempatan ini BTM juga harapkan agar semua instansi lebih profesional dalam menyelasaikan semua tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. “OPD adalah otak, pikiran, dan hati saya, maka saya harapkan OPD harus lebih profesional dalam menuntaskan tugas-tugasnya dilapangan,” cetusnya.
Lebih lanjut disampaikan BTM, OPD tidak harus fokus pada tugas pokoknya saja, OPD juga diminta untuk menyesuaikan fungsi tugasnya dengan dinamika dilapangan saat ini.
“Saya minta supaya OPD tidak hanya fokus pada fungsi dan tugas pokoknya saja, OPD harus berinofasi dan beradaptasi dengan situasi dan dinamika Kota Jayapura yang saat ini terus berkembang, untuk itu OPD harus Prefektur dalam menjalankan tugas fungsinya dilapangan,” pungkasnya. (ndf/nius).
