Kerumunan Antrian Undangan Penutupan PON, Pansus : PB PON Tidak Belajar Dari Pembukaan PON

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Masyarakat kota dan kabupaten Jayapura antri membludak di sekertariat PB PON di kompleks Dinas Otonom Kotaraja, Rabu (13/10/21).

Hingga malam hari, antrian masyarakat yang ingin mendapatkan undangan acara penutupan PON XX Papua masih saja terlihat padat.

Ketua Pansus PON XX & PPN XVI, Kamasan Jack Komboy menyayangkan hal tersebut. “Sudah ada pengalaman antrian dan kerumunan pada pembukaan PON, jangan sampai terulang kembali di penutupan PON. Apalagi masyarakat sampai berlomba-lomba antri demi mendapatkan undangan,” katanya pada wartawan.

Jack menilai, PB PON dalam hal ini bidang upacara tidak berkaca pada pembukaan PON dimana masyarakat antri panjang berhari-hari dan justru menciptakan kerumunan ditengah-tengah pandemi covid-19.

“Seharusnya PB PON dapat mengaturnya dengan baik agar tidak kembali tercipta antrian dan kerumunan. Kita seharusnya menghindarkan aktivitas yang menciptakan kerumunan,” ujar Jack.

Kerumunan dan kepadatan antrian yang ada saat ini akhirnya menunjukkan bahwa PB PON, dalam hal ini bidang upacara belum punya skema yang efektif dalam mendistribusikan undangan dengan tanpa menimbulkan antrian dan kerumunan.

Ia menyarankan, agar pendistibusian undangan dapat juga dilaksanakan dengan beberapa skema, salah satunya adalah secara online yakni dengan model undangan virtual yang menggunakan barcode. Jadi, pemegang undangan nantinya hanya cukup scanning barcode yang sudah ada di gadgetnya saat akan masuk ke stadion.

Untuk mendapatkan jenis ini, masyarakat bisa melakukan registrasi secara online dengan kuota undangan pun bisa sekaligus ditentukan. Tetapi apabila pengambilan undangan hanya dibuka secara offline dan hanya satu tempat saja, seperti halnya di Kompleks Dinas Otonom, maka kejadiannya akan seperti ini.

Untuk itu, Jack juga sarankan agar PB PON agar dapat mengatur sistem pengambilan undangan dibeberapa tempat agar tidak ada antrian panjang. “Seharusnya usai pembukaan hal itu sudah dievaluasi dan harus dibahas agar tidak terjadi hal yang sama pada penutupan. 1 minggu sebelum penutupan, urusan undangan dan skema pendistribusiannya seharusnya sudah selesai,” tuturnya.

Selain itu, Jack juga minta ada kejelasan terkait persyaratan undangan agar masyarakat tidak kecewa antri panjang tetapi tidak ada hasil. “Kasih kepastian apa yang menjadi syarat, jangan masing-masing berbicara berbeda-beda, semua harus jelas,” pungkas Jack. [ayu]