Sekretaris LMA Papua Barat, Syors Dedaida. Foto : Free/PapuaSatu.com
MANOKWARI, PapuaSatu.com –Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat bertemu rombongan Solomon Island yang melakukan kunjungan beberapa waklu lalu ke Manokwari, Papua Barat.
“Kami bertemu dengan LSM Solomon Island bersama duta besar (Dubes) dan pada saat itu kita LMA diminta keterangan terkait program-program pembangunan pasca Otonomi Khusus (Otsus) dan kedepan seperti apa,”Sekretaris LMA Papua Barat, Syors Dedaida yang ditemui PapuaSatu.com, di Sekretariat LMA, di Manokwari, Kamis (3/05/2018).
Kemudian, Syors Dedaida mengatakan pihaknya menyampaikan kepada Perdama Meteri (PM) Solomon bahwa terkait dengan pembangunan di Tanah Papua khususnya di wilayah Papua Barat sejauh berlangsung Otsus belum berjalan maksimal.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat baru saja melaksanakan Musrenbang Otsus dan selama 17 tahun Otsus berlangsung tidak dilaksanakan.
“Kami LMA baru pertama kali diundang menjadi pembicara dan itu kita berikan apresiasi kepada pemerintah karena sudah di penghujung Otsus baru kami di undang untuk berbicara, tapi kami tetap optimis bahwa kedepan mungkin akan lebih baik,”ujar Dedaida.
Namun, lanjutnya, dalam pertemuan itu mengenai program pembangunan pihaknya sebagai perwakilan masyarakat adat lebih menekankan kepada mereka bahwa dari sisi adat dan budaya yang belaum terjemah dengan baik.
“Nah, kita berharap adanya komunikasi diplomat dengan Solomon Island, kedepan kita bisa sama-sama mengingatka pemerintah untuk bagaimana membangun Papua itu harus di khususkan,”ungkap Dedaida.
Menurutnya, berbicara kekhususan itu bicara adat dan budaya, maka program pembangunan di Tanah Papua diharapan bisa memperhatian dan melibatkan semua masyarakat adat di dalam pembangunan.
“Tidak boleh serta-merta atau mengabaikan masyarakat adat. Ini masalahnya dan Otsus gagal dan lain sebagainya, padahal program banyak tapi tidak melibatkan masyarakat adat dan harus diingat bahwa program ini berlangsung diatas tanah bukan di udara. Tanah ini ada pemiliknya yakni masyarakat adat itu,”katanya.
Dia menegaskan bahwa tujuan dan maksud kedatangan LSM Solomon Island ke Papua Barat untuk meminta informasi pembangunan. Dimana, mengenai implementasi pembangunan di tanah Papua dan pihaknya menyampaikan bahwa dari adat belum maksimal.
“Apakah implementasi pembangunan ini sudah berjalan baik, kita LMS sampaikan bahwa dari sisi adat belum terjamah dengan baik. Masyarakat adat belum dilibatkan dalam pembangunan itu, jadi kita berharap juga dengan adanya Musrenbang Otsus kedepan pemerintah daerah lebih mengedepankan lebih bermitra denga masyarakat adat,”tuturnya.
Disamping itu, dia mengemukakan bahwa Presiden Jokowi sudah 8 kali berkunjungan ke Tanah Papua khususnya Papua Barat, namun nyata pembangunan belum menyentuh masyarakat adat.
“Maka kita LMA minta untuk dalam RT/RW nasional pulau Papua harus di khususkan atau dikeluarkan dari rancangan nasional karena Papua berada di daerah afirmativ dan Presiden juga sudah meminta bahwa pembangunan di tanah Papua harus mengacu pada tujuh wilayah adat,”sebutnya.
Namun, dia menambahkan, apabila kemauan Presiden untuk membangun Papua mengacu pada tujuh wilayah adat, maka harus diselesaikan pemetaan wilayah adat agar pembangunan bisa berlangsung efekstif di tujuh wilayah adat tersebut. [free]
