Pasangan bakal calon gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae. Foto : Arie Bagus/PapuaSatu.com
“Kalau mau bongkar-bongkaran, saya punya catatan kasus lebih banyak dari sekedar hanya bicara ijazah palsu saja”
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua belum menetapkan pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, namun temperatur persaingan dua pasangan bakal calon dalam pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 terus memanas.
Pasalnya, belakangan ini bakal calon Gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo terus menerus diserang oleh tim sukses lawan politiknya dengan isu penggunaan ijazah Palsu saat mendaftar ke KPU Papua.
John Wempi Wetipo yang sudah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya dua Periode selalu menanggapi dengan kepala dingin atas tuduhan ijazah palsu saat mendaftar ke KPU Papua pada tanggal 10 Januari 2018 lalu.
Bahkan, JWW panggilan akrab dari John Wempi Wetipo ini selalu menyampaikan terimakasih kepada masyarakat lawan politik yang selalu berusaha menjatuhkan untuk maju sebagai Gubernur Papua.
“silahkan mereka menjatuhkan saya. Saya mau kasih tau kalau saat ini seluruh masyarakat yang berada di Provinisi Papua sudah cerdas dan bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah,” kata JWW kepada wartawan.
Namun ia menegaskan, yang berhak memverifikasi ijazah adalah KPU karena KPU telah diberikan legitimasi dan legalitas berdasarkan undang-undang untuk memverifikasi setiap berkas calon yang masuk.
“Nah kalau Ketua KPU sudah mengatakan bahwa ternyata tidak, terus kenapa mau dipaksakan bahwa itu ijazah Palsu. Semua kita serahkan kepada KPU sebagai penyelenggara untuk memverifikasi berkas pencalonan kami” kata JWW kepada wartawan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (09/02/2018).
Kendati demikian, JWW mempertanyakan kepentingan siapa sehingga ijazah palsu terhadap dirinya terus diangkat dan dipaksakan. Padahal menurutnya, orang Papua sudah cerdas sehingga meminta agar tidak menyamakan orang Papua saat ini dengan jaman dulu.
Sejak awal, kata JWW, lawan politik selalu membangun opini bahwa Pilgub Papua akan melawan ‘Kotak Kosong’ namun ternyata tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan karena masih ada calon gubernur yang ingin maju dan bertarung pada pilgub 2018.
Namun munculnya JWW bersama HMS (Habel Melkias Suwae) tiba-tiba diangkat isu terkait ijazah Palsu. “nah upaya mereka tidak terbukti lalu membuat Pansus Pilgub. Setelah Pansus mau bikin apa lagi,” kata JWW bertanya.
Untuk itu, ia mengajak lawan politiknya untuk bersaing secara sehat tanpa membangun isu-isu yang aneh dan tidak masuk akal lalu mengorbankan rakyat serta membuat suasana di Papua semakin resah.
“Mari kita bersaing dengan sehat, kalau kita merasa incunben kenapa harus takut dengan JWW dan HMS?. Kasih kesempatan untuk rakyat yang memilih jangan manuver. Apakah ini sebuah ketakutan sehingga membangun isu-isu yang tidak masuk akal?,” katanya lagi.
JWW mengaku, dirinya maju bukan karena banyak uang tapi ia maju untuk meyakinkan kepada rakyat. “jadi kalau anda maju dengan uang banyak kenapa harus takut? Kalau mau pakai uang untuk beli suara kami persilahkan, yang jelas nanti kita lihat di lapangan,” ujarnya.
Mengenai isu ijazah Palsu yang saat ini terus disuarakan, bagi JWW tidak seberapa karena jika terbukti, maka proses hukum hanya satu tahun lamanya. Namun jika mau membongkar kasus lebih dari isu yang dibuang selama ini akan lebih besar.
“kalau kita mau bongkar, saya punya catatan khusus dan kasusnya lebih banyak dari yang sekedar bicara hanya ijazah palsu saja. Kalau ijazah palsu masuk penjara cuma satu tahun. Tapi kalau korupsi itu bisa sampai seumur hidup, sa kasih tahu itu. Jadi hal yang tidak penting tidak usah dibicarakan karena hanya bikin rugi waktu saja,” ajaknya.
Iapun merasa heran, kenapa isu ini tidak diangkat sewaktu dirinya menjabat sebagai bupati Jayawijaya selama sepuluh tahun lalu. “kenapa mereka tidak pernah membicarakan itu. Tapi sekarang saya mau maju Gubernur baru diangkat. Kita jangan bodoh dan dibodohi hanya karena kepentingan sesaat, yang akhirnya akan terjadi korban dan keresahan bagi masyarakat umum lainnya,” pungkasnya. [abe]
