JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua melantik dan pengambilan sumpah jabatan bagi 4 pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua jelang pelantikan Lukas Enembe – Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018 – 2023.
Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengatakan rotasi pejabat tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua merupakan kebutuhan organisasi dan sudah disetujui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Jadi, pelantikan jabatan tinggi pratama ini sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi Papua lebih baik,” kata Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, saat pelantikan 4 pejabat tinggi pratama di Sasana krida kantor Gubernur Papua, Rabu (29/8/2018).
Empat pejabat tinggi pratama yang dilantik masing – masing, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Yusuf Yambe Yabdi digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt) Disorda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman.
Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi.
“Saya berharap dua pimpinan yang masih berstatus pelaksa tugas (Plt) bisa lebih maksimal, mengingat waktu tinggal beberapa bulan, jangan lagi ada yang tertunda atau tidak terlaksana. Ini jelas akan merugikan bagi pemerintah provinsi dan masyarakat karena program dan pembangunan tidak berjalan. Ini yang saya tidak inginkan,” jelas Soedarmo.
Untuk itu, kata Soedarmo pimpinan OPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian segera menyelesaikan tugas-tugas OPD yang sudah ditetapkan.
“Saya percaya kalian mampu menjalankan ini, demi pembangunan Papua yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, pelantikan pejabat tinggi pratama ini dapat memacu peningkatan kinerja dalam menggerakan roda pemerintahan serta melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya harap setiap pimpinan OPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait,” jelasnya.
Sementara para pejabat yang menempati jabatan baru bisa bekerja secara maksimal dan menyesuaikan tugas-tugas dalam kurun waktu tersisa beberapa bulan.
“Segera lakukan pelaksanaan pelelangan, jangan saling menyalahkan antara OPD satu dengan OPD lain. Kalau ada apa-apa langsung laporkan ke pimpinan, nanti pimpinan yang akan berikan teguran kepada pimpinan OPD yang tidak bekerja maksimal,” kata Soedarmo. [piet/loy]
