Pimpinan TNI-Polri Gelar Rakor Pengamanan Pilkada Papua 2018

979

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Seluruh Pejabat utama Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TNI-Polri dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan wakil  Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati tahun 2018.

Rapat yang berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, pada Jum’at (9/2/2018), dipimpin langsung Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, MH dengan Rakor “ Sinergitas TNI-Polri siap mengamankan dan mensukseskan pilkada di wilayah Provinsi Papua”.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut yakni, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George E. Supit, para pejabat utama Polda Papua, Para Kapolres- Kapolres  yang melaksanakan Pemilukada beserta Pejabat dari Kodam XVII Cenderawasih.

Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy  Rafli Amar dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Rapat Pimpinan TNI-Polri  sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan di tingkat Nasional yang dilaksanakan di Mabes TNI, dalam menyambut pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2018 di Papua dan meningkatkan sinergitas serta kekompakan TNI-Polri.

Rangkaian pilkada, kata Kapolda, kini sudah masuk dalam tahap pendaftaran baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat Provinsi. Untuk  kabupaten yakni, Kabupaten Biak Numfor, Mamberamo tengah, Jayawijaya dan beberapa Kabupaten yang melaksanakan pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Papua.

“ dari beberapa kabupaten yang ikut dalam pelaksanaan pilkada serentakm memiliki varias  tersendiri. Ada  yang bersifat memanas, ada yang kondusif dan ada pula daerah yang harus kita awasi tingkat keamanannya,” kata Kapolda dalam sambutannya.

Menurut Kapolda, ditingkat kepolisian hanya 2 Polda yang tidak melaksanakan pilkada yaitu Polda Papua Barat dan Polda Yogyakarta.  Sementara untuk pengamanan pilkada untuk Polda Papua melibatkan 2 ribu personel tapi akan meningkatkan hingga 3 ribu bahkan sampai 4 ribu personel.

“Ploting pengamanan pilkada untuk jajaran TNI akan di tempatkan dan di fokuskan di Jayapura, estimasi kekuatan yang sudah di gunakan di tahap awal hingga pendaftaran baru melibatkan 1/3 kekuatan,” katanya.

Kapolda menerangkan, cara bertindak harus lebih mengedepankan preemtif dan proaktif dengan menyesuaikan eskalasi situasi kondisi yang ada, melaksanakan simulasi pengamanan dalam rangka persiapan pengamanan pilkada yang akan dilaksanakan di atas tanggal 12 Februari. “ jangan berpikir under estimator terhadap penetapan paslon, harus selalu siap dan waspada terhadap segala situasi yang ada,” tuturnya.

Untuk tingkat Gubernur, lanjut Kapolda,  masih ada perbedaan persepsi antara KPU dan DPRP untuk menentukan verifikasi orang Papua. “ masih akan dilakukan rapat baik di tingkat pusat maupun provinsi untuk menetapkan waktu penetapan pasangan calon sehingga jangan sampai ada konflik dan pertikaian antara pasangan calon,” katanya.

Menurut Kapolda, secara fisik semua pasangan calon adalah orang asli Papua akan tetapi berkat adanya kewenangan sehingga orang asli papua masih di perdebatkan.

Untuk itu, Jenderal Bintang dua ini mengajak kepada semua aparat keamanan untuk harus mengamankan KPU Papua karena KPU merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemilukada.

Sementara itu, Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit mengajak agar semua TNI-Polri bersatu karena TNI-Polri merupakan kekuatan dalam segala hal dan bukan hanya menghadapi pemilukada saja.

“Tahun ini adalah tahun demokrasi dan akan dilaksanakan pilkada serentak baik Provinsi maupun Kabupaten,” kata Pangdam.

Menurut Pangdam, dari analisis intelijen ajang pilkada terpanas dan terberat, ada kemungkinan kekacauan, sehingga diharapkan agar para Kapolres, Dandim, Bhabinkamtibmas dan Babinsa harus berperan aktif untuk melakukan deteksi dini.

“ kegiatan Pilkada di Papua harus sukses dan aman, kita  dituntut untuk kerja keras sehingga dari sekarang harus  berperan aktif untuk mensosialisasikan agar  pilkada berjalan dengan aman dan damai,” katanya.

Iapun mengajak agar terus melakukan pendekatan kepada Tomas dan jangan berbuat hal-hal  yang melanggar hukum.  “Kodam memiliki 2 langkah atau strategi yaitu Strategi eksternal, melaksanakan pendekatan dengan Forkompinda,” katanya

Untuk itu menghimbau kepada semua pihak yang terlibat pemilukada, Strategi  Internal agar  memberikan pencerahan kepada anggota di daerah sehingga pemilukada berjalan dengan lancar aman dan damai,.

“ setiap tahapan dapat di lalui dan pilkada 2018 supaya sukses. Jaga kekompakan antara TNI- Polri dan jalin komunikasi yang baik dngn stakeholder  terkait,” pungkasnya.  [loy]