10 Raperda Jadi Agenda Pembahasan Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Jayapura Tahun 2026

SENTANI, PapuaSatu.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura selaku eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura (DPRK) selaku Legislatif menetapkan agenda utama pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) selama Tahun 2026.

Penetpan dilakukan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 di ruang sidang DPRK Jayapura, Senin (3/11/25).

Pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR, Ruddy Bukanaung,SE yang diikuti unsur pimpinan serta anggota DPRK Jayapura, dihadiri Bupati Jayapura, Yunus Wonda,SH,MH dan Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku,SH.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Jayapura Tahun 2026 yang ditetapkan dalam sidang tersebut, ada lima Raperda usulan eksekutif, dan lima Raperda inisiatif legislaif.

Untuk judul Raperda inisiatif DPRK antara lain :

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA GURU DI KABUPATEN JAYAPURA;
  2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN JAYAPURA;
  3. RANCANGAN PERATURAN AERAH TENTANG ERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA
  4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG REVISI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT;
  5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN JAYAPURA

Sedangkan judul Raperda dari eksekutif yaitu :

  1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG P ERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025
  2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026:
  3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2027; dan
  4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 20 12 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
  5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.

Letua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung,SE mengungkapkan bahwa 10 Raperda yang ditetapkan adalah menjadi program prioritas.

“Kita berharap semua agenda ini bisa kita lakukan penguatan, kombinasi dengan stakeholder terkait,” ungkapnya.

Dikatakan, Raperda tersebut diharapkan berkualitas dan memiliki muatan kuat dalam isinya.

Dan setelah ditetapkan menjadi Perda kedepannya, juga bisa diterima oleh masyarakat yang akan menjadi pembebanan atas berlakunya Perda.

“Kalau kita kejar kuantitas, kalau tidak diimplementasikan itu juga kurang baik, dan tidak efisien,” ujarnya.

Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengungkapkan bahwa penetapan judul Raperda yang akan menjadi pembahasan adalah menjadi agenda kedewanan di DPRK Jayapura pada persidangan Non APBD.

“Tentu kedepan kita akan melakukan pembahasan bersama untuk bisa ditetapkan menjadi APBD,” ungkapnya.[yat]

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS