JAYAPURA, PapuaSatu.com – Antropolog Universitas Cenderawasih, Abner Krey, mengingatkan bahwa penurunan konsumsi sagu di Papua merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan pola makan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan budaya, ekonomi masyarakat adat, dan ketahanan pangan daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Sagu Papua 2026 yang dilaksanakan oleh Yayasan Colo Sagu Nusantara bersama Polresta Jayapura Kota dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.
Seminar ini menjadi ruang diskusi untuk mendorong kembali sagu sebagai pangan strategis masyarakat Papua di tengah perubahan sosial dan tantangan pangan global.
Menurut Abner, masyarakat Papua saat ini semakin mengalami pergeseran pola konsumsi dari pangan lokal berbasis sagu menuju pangan yang bergantung pada beras.
Perubahan tersebut terjadi terutama di wilayah perkotaan, di mana akses terhadap beras jauh lebih mudah dibandingkan dengan sagu.
“Saat ini masyarakat Papua semakin jauh dari pola makan tradisional yang selama ini bertumpu pada sagu sebagai pangan pokok. Pergeseran ini harus menjadi perhatian bersama karena sagu bukan hanya makanan, tetapi bagian dari identitas dan sistem kehidupan masyarakat Papua,” ujar Abner.
Ia menjelaskan, ketergantungan terhadap beras membuat Papua semakin rentan terhadap berbagai persoalan, mulai dari distribusi pangan, kenaikan harga, hingga gangguan pasokan akibat faktor ekonomi maupun kondisi geografis.
Papua memiliki karakter wilayah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Banyak kampung dan komunitas adat yang masih bergantung pada sumber pangan dari alam. Dalam konteks tersebut, sagu memiliki nilai strategis karena mampu tumbuh secara alami dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama ratusan tahun.
Selain perubahan konsumsi, keberadaan hutan sagu sebagai sumber pangan utama juga menghadapi tantangan besar.
Dalam seminar tersebut disebutkan bahwa luas populasi hutan sagu Papua mengalami penurunan signifikan, bahkan diperkirakan berkurang hampir 50 persen dibandingkan kondisi sebelumnya akibat berbagai faktor, seperti pembukaan lahan, perubahan tata ruang, pembangunan, serta minimnya pengelolaan kawasan sagu secara berkelanjutan.
Padahal Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan ekosistem sagu terbesar di dunia. Bagi masyarakat adat, hutan sagu bukan hanya kawasan produksi pangan, tetapi juga ruang hidup yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan sosial.
Kerusakan ekosistem sagu dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari proses pengolahan sagu, mulai dari penebangan pohon, pengolahan pati, hingga perdagangan hasil olahan.
Abner menilai bahwa kondisi pangan dunia saat ini menunjukkan pentingnya kembali memperkuat pangan lokal. Ketergantungan terhadap satu jenis pangan seperti beras dapat menjadi risiko apabila terjadi gangguan distribusi maupun perubahan ekonomi.
Menurutnya, Papua perlu membangun konsep ketahanan pangan yang tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga mempertahankan sumber pangan yang sesuai dengan kondisi alam dan budaya masyarakat setempat.
“Ketahanan pangan Papua tidak bisa hanya diukur dari banyaknya beras yang masuk. Kita harus melihat apakah masyarakat masih memiliki akses terhadap pangan yang berasal dari lingkungan mereka sendiri,” katanya.
Untuk menjaga keberlanjutan sagu, Abner mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain:
Memperluas akses masyarakat terhadap pangan lokal berbasis sagu, terutama di wilayah perkotaan.
Mendorong pengembangan industri kecil dan UMKM berbahan baku sagu agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Memasukkan sagu sebagai bagian penting dalam kebijakan ketahanan pangan daerah.
Mengubah paradigma pembangunan pangan yang selama ini lebih berorientasi pada beras.
Ia berharap sagu tidak hanya dipandang sebagai makanan tradisional, tetapi sebagai sumber pangan masa depan Papua yang memiliki potensi ekonomi besar.
“Sagu harus dipertahankan sebagai salah satu sumber pangan pokok masyarakat Papua. Jika kita kehilangan sagu, kita bukan hanya kehilangan makanan, tetapi juga kehilangan bagian penting dari identitas dan warisan budaya Papua,” tegas Abner.
Seminar Sagu Papua 2026 ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, aparat keamanan, dan pelaku usaha agar sagu kembali ditempatkan sebagai pilar utama ketahanan pangan Papua di masa depan.[yat]
