Calon Anggota MRP Tidak Terpilih Gugat PJ Gubernur Papua Selatan ke PTUN

269
Dr. Fahri Bachmid S.H.M.H
Dr. Fahri Bachmid S.H.M.H

JAYAPURA, PapuaSatu.com –  Sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak terpilih menggugat Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Gugatan calon anggota MPR Papua dengan nomor 29/G/2023/PTUNJPR tertanggal 23 November 2023 berdasarkan hasil keputusan Gubernur Papua Selatan nomor 200.2/256/Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan calon terpilih anggota MRP Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan perwakilan Adat, Perempuan dan Perwakilan Agama.

Berdasarkan gugatan tersebut, Dr. Fahri Bachmid S.H.M.H selaku Pakar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Konstitusi menilai bahwa calon anggota MRP tersebut tidak di tetapkan karena proses seleksi baik dilakukan oleh panitia seleksi pada tingkat kabupaten, panitia seleksi pada tingkat provinsi yang bersangkutan itu dianggap tidak memenuhi syarat.

Menurut Fahri, dari calon anggota MRP tersebut telah merangkap jabatan sebagai anggota MRP di Provinsi Papua sebagai provinsi induk.

Padahal, lanjutnya, sesuai peraturan pemerintah no 54 tahun 2004 tentang MRP itu dilarang setiap anggota yang terpilih merangkap jabatan. “Itu tidak boleh. MRP ini kan atribut pemerintah daerah yang sebenarnya aturannya telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan,” kata Fahri di Jayapura.

Dengan syarat-syarat yang ditentukan tersebut tidak dipenuhi oleh setiap calon dan akhirnya Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Papua selatan, berdasarkan rekomendasi dari panitia seleksi yang bersangkutan itu tidak diakomodir sebagai daftar calon sehingga harus dicoret dan tidak bisa ditetapkan sebagai anggota MRP terpilih.

Berdasarkan keputusan itu  para calon mengajukan gugatan pengadilan ke tata usaha negara. Namun Fahri menilai bahwa salah alamat. “Seharusnya yang digugat menteri dalam negeri bukan Gubernur Papua Selatan,” tandasnya.

Bahkan Fahri, menilai jika Gubernur Papua Selatan digugat maka dianggap “Prematur”. “Jadi saya tegaskan bahwa gugatan itu prematur karena keputusan yang dibuat oleh Gubernur papua selatan itu sebenarnya bukan keputusan vinal sifatnya masih sementara karena yang menentukan keputusan itu menteri dalam negeri bukan gubernur papua selatan,” katanya.

Fahri juga menilai bahwa gugatan yang mereka lakukan kemungkinan akan ditolak karena salah alamat. “Kita hargai saja karena itu hak konstisional yang bersangkutan untuk mempersoalkan sesuai yang bagi dia tidak prosuderal yang berdampak pada kepentingan hukum,” sambungnya.

Kendati demikian, saat ini proses persidangan masih tetap berlanjut, ada juga nanti tahapan memasukan alat bukti tambahan, kesimpulan dan seterusnya.

Namun jika seaindatanya Gubernur dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka Gubernur punya hak untuk melakukan banding. Selaku saksi ahli. Atau misalnya dia merasa tidak puas denganhasil keputusan pengadilan. [redaksi]