JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kabupaten Jayapura, Renaldy David Tokoro, beserta rombongan bertemu Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Ir. Albert Merauje untuk menyuarakan keluh kesah para disabilitas di Papua.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Fraksi Nasdem DPR Papua, pada Rabu (24/9/2025) itu, Renaldy mengaku kedatangan nya bersama teman teman disabilitas ke DPR Papua karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap disabilitas di Papua, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan akses terhadap kegiatan olahraga.
Renaldy menyampaikam keprihatinannya terhadap kondisi disabilitas di Papua yang masih sangat memprihatinkan. Dimana, fasilitas pendidikan bagi anak-anak disabilitas di Kabupaten Jayapura nyaris tidak tersedia.
Berbeda dengan Kota Jayapura yang telah memiliki dua fasilitas pendidikan inklusif dari jenjang SD hingga SMP, di Kabupaten Jayapura justru tidak ada fasilitas serupa, bahkan akses ke daerah seperti Kirirom atau Mamberamo Raya sangat terbatas.
”Banyak anak-anak disabilitas tidak bisa mengakses pendidikan secara normal. Padahal mereka juga manusia yang berhak mendapatkan pendidikan, kehidupan sosial yang layak, dan kesempatan kerja. Jika diberi akses dan pembinaan yang tepat, mereka bisa mandiri dan membantu perekonomian keluarganya,” ujar Renaldy.
Ia juga menyoroti sarana pemerintah yang tidak ramah disabilitas. Gedung-gedung perkantoran pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten tidak menyediakan akses memadai seperti lift atau jalur khusus. Bahkan, menurutnya, pertemuan-pertemuan dengan pejabat pun jarang melibatkan komunitas disabilitas.
Lebih lanjut, Renaldy menyebut bahwa anggaran untuk kegiatan disabilitas sangat minim. Tahun ini, komunitasnya tidak menerima bantuan apapun, padahal sebelumnya sempat menerima Rp250 juta saat masih dipimpin oleh pejabat lama.
Dana tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan pelatihan dan persiapan anak-anak disabilitas untuk mengikuti ajang-ajang nasional.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ajang pelajar nasional di Jakarta. Tapi semuanya harus secara mandiri, tidak ada bantuan dari daerah. Proposal sudah diajukan, tapi tidak direspons,” jelasnya.
Kondisi yang terjadi bahkan sempat menyebabkan kasus tragis. Salah satu atlet disabilitas meninggal dunia dua tahun lalu akibat sakit lambung yang dipicu oleh kekurangan makanan. Ironisnya, kejadian itu terjadi di Kota Jayapura, bukan di daerah terpencil.
Renaldy juga mengkritisi tidak adanya kendaraan operasional untuk antar-jemput anak-anak disabilitas. Ia menilai bahwa dana APBD yang besar seharusnya bisa menyisihkan sebagian kecil untuk mendukung penyandang disabilitas agar bisa hidup lebih layak dan berdaya.
“Anak-anak disabilitas ini, sebagian besar adalah Orang Asli Papua (OAP). Jika mereka diberi akses pendidikan dan kesehatan yang layak, mereka bisa sukses seperti anak-anak lainnya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Renaldy berharap Gubernur Papua yang baru bisa memberikan perhatian serius terhadap penyandang disabilitas.
Renaldy meminta agar setiap event olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, memberikan porsi anggaran dan perhatian yang setara bagi atlet disabilitas.
“Jika pemerintah tidak bisa mengalokasikan anggaran dari APBD, mengapa tidak menggunakan dana otonomi khusus? Kami butuh dukungan konkret, bukan hanya janji,” tegas Renaldy.
Untuk itu, ia mendesak agar DPR Papua lebih vokal dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan ada kursi khusus bagi perwakilan disabilitas dalam lembaga legislatif, agar mereka bisa menyuarakan langsung kebutuhan dan aspirasi komunitas mereka. [loy]
