JAKARTA, PapuaSatu.com – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Rabu (12/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Fakhiri secara resmi mengajukan Program Mudik Bersubsidi dan Berasuransi (BEBAS) untuk perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus mendorong penguatan konektivitas antarwilayah di Tanah Papua.
Dalam kunjungan itu, Gubernur Fakhiri didampingi sejumlah pejabat Pemprov Papua, antara lain Kepala Inspektorat Papua Danny Korwa, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Andry, Kepala Dinas Pendidikan Christian Sohilait, Plt. Kepala BKD Jimmy Wanimbo, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Suzana Wanggai, Juru Bicara Gubernur Rivai Darus, serta Tim Percepatan Pembangunan Papua.
Gubernur beserta rombongan diterima oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, untuk membahas berbagai usulan strategis terkait peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di Papua.
“Papua memiliki kondisi geografis yang menantang. Dukungan kebijakan subsidi transportasi akan membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan merata, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Gubernur Fakhiri.
Program Mudik “BEBAS” untuk Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Salah satu pokok usulan yang disampaikan adalah Program Mudik “BEBAS”, yang dirancang untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat menjelang hari raya. Program ini mencakup subsidi transportasi laut dan darat di sejumlah rute utama di Papua.
Untuk transportasi laut, subsidi diusulkan pada rute: Pelabuhan Biak (tujuan Biak, Pulau Numfor, dan Kabupaten Supiori), Pelabuhan Serui (Kabupaten Yapen), Pelabuhan Waren (Kabupaten Waropen), Pelabuhan Teba (Kabupaten Mamberamo, tujuan Kasonaweja, Bormeso, dan dermaga sungai lainnya)
Sedangkan untuk transportasi darat, rute yang diusulkan meliputi: Kota Jayapura – Kabupaten Sarmi (Bonggo, Betaf, Finyabor, Mararena, Arbais)
Kabupaten Jayapura – Demta, Yapsi, dan Kaureh (melalui Genyem), Jayapura – Airu (melalui Senggi, Nawa, dan Tupru), Biak – Supiori (melalui Biak Timur dan Biak Barat)
Dorongan Dukungan Fiskal dan Kebijakan Transportasi
Dalam kesempatan itu, Gubernur Fakhiri menyampa soal keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026, yang membuat beberapa program strategis belum dapat terlaksana secara optimal.
Gubernur berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembiayaan infrastruktur dan subsidi transportasi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Kami berharap program ini memberikan manfaat nyata, seperti meningkatkan rasa keadilan dan keterhubungan sosial masyarakat Papua, mempercepat akses terhadap layanan publik, mendorong aktivitas ekonomi lokal, menurunkan biaya logistik, dan memperluas pemerataan investasi serta perdagangan antarwilayah,” jelas Fakhiri.
Gubernur Fakhiri mengungkapkan, dengan dukungan kebijakan transportasi dari pemerintah pusat, Papua dapat semakin terhubung dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya. [loy]
