JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dua legislator Papua dari Pegunungan Papua yakni, Bobirus Jikwa dan Gerson Somma, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menarik pasukan TNI/Polri di Nduga.
Pasalnya, masyarakat di sejumlah distrik Kabupaten Nduga kini sudah kosong dan berpencar di kabupaten tetangga, harta mereka kehilangan dan mereka tidak bisa melakukan aktifitas karena diganggu terus dengan tembaka.
“Kami memberikan dukungan penuh atas pernyataan Gubernur Papua dan Bupati Nduga, Pimpinan DPRD Nduga dan tokoh intelektual di kabupaten Nduga yang juga meminta kepada Presiden untuk menarik pasukan TNI/Polri,” tegas Bobirus Jikwa kepada PapuaSatu.com di Jayapura.
Ia menegaskan, jika pemerintah menginginkan daerah kabupaten Nduga damai maka harus menarik pasukan TNI/Polri.
“Bila mereka bertahan, OPM juga bertahan maka penembakan akan terus terjadi namun yang dikorbankan masyarakat sipil. Jangan karena melihat muka sama lalu TNI menembak masyarakat, setelah ditembak dibilang OPM. Hal ini yang kami tidak mau terjadi, kami ingin masyarakat kembali melakukan aktifitas dan ingin hidup yang layak bukan dibawah ketakutan” tukasnya.
Menurut Bobi, sejak Pemilihan Presiden, masyarakat Kabupaten Nduga telah memberikan dukungan 100 persen, sehingga Presiden harus memperhatikan nasib rakyat di kabupaten nduga. “Jangan ada lagi TNI/Polri di sana,” pungkasnya.
Sementara itu, Gerson Somma yang juga berasal dari dapil Pegunungan, menyebutkan bahwa kasus Nduga bukan lagi masalah Indonesia atau Papua namun kini menjadi masalah dunia, sehingga Pemerintah tidak hanya melihat pembangunan secara nasional tapi harus melihat kemanusiaan yang ada di sanan.
Sebab menurutnya, sejak terjadi pembangunan secara nasional di Nduga, masyarakat secara umum sudah tidak berada di Kabupaten Nduga. “Mereka sudah tidak ada di sana, harta benda, kebun mereka sudah tidak ada dan mereka sudah tersebar dimana-mana akibat terjadinya penembakan,” katanya.
Kabupaten Nduga, kata Gerson kini tinggal nama karena sebagian penduduk sudah tidak ada karena pemerintah melihat kepentingan pembangunan bukan pembangunan bagian dari masyarakat.
“Kalau ada pembangunan maka harus tujuannya kepada masyarakat. Bagaimana mau membangun kalau masyarakat tidak ada. Saya minta Jakarta jangan melihat pembangunan tapi lihat manusianya agar tidak menjadi korban,” ujarnya.
Gerson menjelaskan, perjuangan masyarakat Papua sejak tahun 1961 sampai hari ini bukan masalah makan minum, tapi masalah ideologi. “Masalah Pembangunan bukan menjadi tolak ukur untuk menyelesaikan persoalan. Kalau mau berani, Jakarta harus cari solusi dengan melakukan dialog, sehingga tau titik persoalan di sana,” ucapnya.
Namun apabila hal diindahkan dan terus dilakukan pembangunan, Gerson berpandangan bahwa aktor dibalik kejadian di kabupaten nduga adalah Jakarta.
“Kalau mau membangun, Jakarta harus melihat kembali apakah hak ulayat tanah sudah dibayar atau belum. Ini tempat makan mereka, tapi kalau diganggu maka mereka ribut karena sudah menghancurkan tempat makanan mereka. Saya minta Jakarta jangan melihat sebelah mata, tapi Jakarta melihat Papua adalah bagian dari Indonesia,” tukasnya.
Untuk itu, DPR Papua memberikan dukungan penuh pertanyataan Gubernur Papua, Bupati Nduga, DPRD Nduga untuk menarik pasukan di kabupaten Nduga. [loy]
