JAYAPURA, PapuaSatu.com – Jajaran Intelejen kepolisian daerah Papua siap mensukseskan Pilkada Serentak Cabup/Cawabup Tahun 2020 dan pelaksanaan PON X tahun 2020 dengan aman di tanah Papua.
Demikian disampaikan Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki, usai membuka Rakernis Intelejen di Aula Rasta Samara Mapolda Papua, Rabu (08/01/2020).
Wakapolda mengatakan, Rakernis yang dilakukan untuk melakukan pemetaan ancaman pada pilkada serentak di 11 kabupaten nanti. “Semua fungsi intejelen berfikir bagaimana memetakan ancaman kaitan pilkada,” katanya.
Menurut Wakapolda, fungsi intelejen harus berada pada koridor yang ada, terutama aksi dalam memberikan pencegahan. “Artinya, Intejelen memiliki fungsi yakni, mendeteksi se dini mungkin kejadian dan mendeteksi aksi di lapangan,” katanya.
“Dari deteksi dini itulah muncul pada pimpinan. Kemudian pimpinan berbuat apa, itulah ada Coffee Morning, termasuk negosiasi agar tidak terjadi konflik. Nah, negosiasilah yang kita harus ke depankan,” sambunynya.
Pada prinsipnya, sebagai pengambil kebijakan selalu mengedepankan penyelanggara, semua permasalahan dipersilahkan untuk melaporkan ke Bawaslu dan jajaran. “Intejen bukan di ke depankan, tapi yang di ke depankan adalah bawaslu dan KPU. Semua laporan di sana karena itu sudah diatur dalam undang-undang,”
Mengenai daerah rawal, Polda kini sedang mencermati daerah-daerah yang dianggap rawan. Karena Polri tidak ingin ada peristiwa seperti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Waropen limat tahun.
“Harus kita cermati, disinilah nanti disisihkan. Hasilnya berupa rangking kerawanan yang sajikan kepada Kapolda sehingga Kapolda bisa menyusun rencana pengamanannya dari hasil rangking rangking yang disampaikan melalui Rekernis,” ujarnya.
Namun pada umumnya, mantan Irwasda Polda Papua menegaskan bahwa semua akan menjadi pemantauan Polda Papua dan jajaran untuk mengantisipasi tingkat kerawanan di daerah, terutama di 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak pada nantinya.
Selain dari pertemuan ini, kata Wakapolda, akan ada pertemuan-pertemuan dengan para stakeholder baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
“KPU dan Bawaslu juga harus aktif melakukan pertemuan guna meminimalisir peristiwa yan terjadi. Kita saling mengingatkan, karena yang kita tau bahwa KPU dan Bawaslu harus independen, dan Polri dan TNI sebagaimana pengamanan berada di posisi Netral,” ujarnya.
Wakapolda menjelaskan, daerah akan aman apabila calon pemimpin tidak mengerahkan massa kecuali pada saat kampanye. Kampanye saja harus ada pemberitahuan kepada Polri. Jangan mengerahkan massa lalu mereka mau mencari solusi konflik. Kuncinya tidak boleh mengerahkan massa, mencari solusi konflik silahkan kepada pengacara, duduk bersama sehingga terjadi normal. Ini yang kita sampaikan supaya tidak melanggar aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Selain itu, ucap Wakapolda, Polda Papua tetap mensukseskan pelaksanaan PON X tahun 2020 mendatang. “Inilah adalah program pemerintah, sehingga kita harus mendeteksi sejak awal agar kita tau apa saja yang menghambat dua program pemerintah ini. Ini menjadi atensi Polda Papua dan jajarannya, sehingga seluruh mulai diaktifkan agar ke depan kita tidak merasa kecolongan,” papar Jenderal Bintang Dua ini.
Untuk meminimlasir keamanan, akan dilakukan kegiatan awal yakni pelaksanaan Pra PON dan kita sudah mulai direncanakan. “kita melihat dulu, sekaranag sudah ada pendampingan-pedampingan. Bahkan kita diminta oleh pengurus-pengurus yang ada di sini untuk mengawal PON ini termasuk TNI. Semua ada koordinasi, rapat mudah-mudah pelaksanaan PON bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. [loy]
