
SENTANI, PapuaSatu.com – Sudah yang kelima kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hasil evaluasi BPK RI ini disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang kepada Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Papua, Jalan Balaikota, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Rabu (15/5/2019) sore.
“Selamat untuk Kabupaten Jayapura yang kembali mempertahankan predikat Opini WTP tahun ini. Predikat ini bukan semata-mata pemberian BPK RI, namun berkat kerja keras bapak Bupati beserta seluruh jajarannya. jika memang ada beberapa catatan, kami minta untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Paula Henry Simatupang.
Opini WTP yang sudah lima kali diterima Pemerintah Kabupaten Jayapura dibawah pimpinan Mathius Awoitauw ini karena dinilai baik dalam penyelenggaran laporan keuangan yang dimulai sejak LKPD 2014, LKPD 2015, LKPD 2016, LKPD 2017 dan di tahun ini Opini WTP atas LKPD 2018.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian Opini WTP untuk kelima kalinya ini.
“Ya, biasa saja dan kita terus akan memperhatikan saran-saran dari BPK untuk perbaikan-perbaikan kedepan. Ini kan opini, tetapi fakta-fakta yang ada disini kan terus kita akan perbaiki kedepan,” kata Mathius Awoitauw saat ditanya wartawan usai acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018 oleh BPK RI Perwakilan Papua, di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jalan Balaikota, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Rabu (15/5/2019) sore,
Menurut Bupati Mathius, predikat tersebut merupakan apresiasi dari BPK kepada Pemkab Jayapura yang telah memiliki tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.
“Capaian ini akan memberikan motivasi dan semangat kepada pemerintah daerah untuk terus bisa membenahi sistem keuangan lebih baik lagi kedepannya,” ujar Mathius Awoitauw.
Orang nomor satu di Kabupaten Jayapura ini menambahkan, bahwa penghargaan ini harus di syukuri bersama dan dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi, tidak lupa Bupati Mathius juga berterima kasih kepada semua pimpinan OPD yang telah bekerja keras serta seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura atas dukungannya selama ini.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring ketika ditanya LintasPapua.Com setelah usai menerima penghargaan Opini dari BPK ini mengucapkan terima kasih pada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, yang selama ini telah mendampingi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa memperoleh opini WTP kelima kalinya ini.
Selain itu,, Korneles juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Eksekutif dalam hal ini bupati Jayapura beserta jajarannya yang telah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh, sehingga ada beberapa catatan yang sudah direkomendasikan DPRD untuk diperbaiki guna bisa mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut ini.
“Capaian ini sangat luar biasa, kemudian komunikasi ini harus tetap kita lakukan, koordinasi dan konsultasi. Baik dengan BPK maupun di jajaran pemerintah daerah dengan DPRD ini tetap kita bangun koordinasi dan komunikasi untuk menindaklanjuti ini. Supaya di masa mendatang ini mendapatkan predikat opini Clean and Clear,” imbuhnya.
Untuk diketahui, ikut hadir pada penyerahan diantaranya, Asisten II Bidang Perekonomian Eddy Susanto, Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan, S.E., dan Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura Meyer Mianto Suebu, S.E., M.Si.
Selain Kabupaten Jayapura, yang menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dari BPK adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupatennn Asmat, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Yalimo yang masing-masing menerima opini WTP.
Sedangkan empat (4) kabupaten lainnya yakni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Supiori menerima opini WDP dari BPK RI Perwakilan Papua. [mi/loy]