Literasi Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19 Tetap Masif, Cashless Makin Jadi Trend

ilustrasi
ilustrasi

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemahaman dan keterjangkauan fasilitas keuangan, terutama perbankan di masyarakat mutlak dibutuhkan dalam upaya menumbuhkan perekonomian suatu wilayah.

Pihak-pihak yang berkompeten pun, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), lembaga perbankan dan pemerintah pun terus secara massif melakukan pengenalan (literasi) dan mendekatkan (inklusi) tentang layanan perbankan ke masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat pun memiliki banyak program literasi keuangan yang terus dijalankan meski di masa pandemic Covid-19 saat ini.

“Dalam meningkatkan literasi keuangan OJK secara rutin dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan edukasi kepada seluruh kalangan masyarakat,” ungkap Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf F.T. Simanjuntak saat dikonfirmasi papuasatu.com.

Untuk tahun 2020, kata Adolf sapaan akrabnya, OJK Papua dan Papua Barat telah melakukan 14 kegiatan tatap muka secara langsung dan virtual dan diikuti sekitar 3000 peserta yg terdiri dari ASN, Pelajar/mahasiswa, Ibu Rumah tangga (Organisasi Persit, bhayangkara, dan Jalasenastri),  TNI/POLRI, UMKM dan masyarakat umum.

“Selain kegiatan tatap muka OJK juga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi menggunakan sarana media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan media online secara rutin,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, OJK juga telah mengagendakan untuk menggelar seminar secara online (Webinar) mengenai Investasi di Pasar Modal dengan target 500 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum yang akan digelar pada 24 November 2020 nanti.

Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf F.T. Simanjuntak
Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf F.T. Simanjuntak

Dikatakan, bahwa upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan merupakan kewajiban semua pihak termasuk OJK, industri jasa keuangan dan pemerintah daerah.

“Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya OJK selalu bersinergi dengan instansi/lembaga lain,” terangnya.

Dan untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholders dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Papua, OJK telah berinisiatif untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Papua yang beranggotakan Pemprov Papua, OJK, IJK, BI, Kementerian Keuangan (DJPb) dan Akademisi.

Disinggung tentang persentase tingkat literasi dan inklusi keuangan di Papua,  Adolf menyebut bahwa tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap fasilitas keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan lain mencapai  29,13% dan lebih tinggi dengan nasional yang tercatat sebesar 38,08%.

Namun untuk tingkat inklusi atau pemanfaatan layanan keuangan tersebut oleh masyarakat di Papua tercatat lebih rendah disbanding nasional, yaitu untuk Papua tercatat 60,89%, sedangkan inklusi  nasional tercatat 76 19%.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua, Tigor Naek Sinaga saat dikonfirmasi papuasatu.com via selular menyatakan bahwa pihaknya juga gencar melaksanakan literasi keuangan kepada masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman akan layanan non tunai dengan melakukan beberapa program edukasi dan sosialisasi.

“Sejalan dengan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pada awal tahun telah dilakukan sosialisasi di berbagai sektor seperti UMKM, pasar tradisional, tempat ibadah/dana sosial, serta sektor pendidikan dengan puncaknya pada tanggal 14 Maret 2020 diselenggarakan Pekan QRIS Nasional 2020 yang diikuti lebih dari 2.500 peserta yang seluruhnya telah merasakan experiencing transaksi non-tunai menggunakan QRIS,” ungkapnya.

Kepala KPw BI Papua, Tigor Naek Sinaga saat memperkenalkan QRIS Against Covid-19
Kepala KPw BI Papua, Tigor Naek Sinaga saat memperkenalkan QRIS Against Covid-19

Selain itu, dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan dalam upaya mendukung cashless society, KPw BI Papua juga menghadirkan QRIS Against Covid-19, bekerjasama dengan penyedia jasa sistem pembayaran dan salah satu pusat perbelanjaan untuk dapat melayani transaksi belanja kebutuhan masyarakat melalui layanan delivery dan pembayaran cashless.

“Saat ini terdapat 18.447 merchant QRIS yang terdapat di Provinsi Papua, meningkat 266% dibandingkan jumlah merchant periode Januari 2020,” ungkap Tigor lebih lanjut.

Hal itu, kata Tigor, mengindikasikan pemanfaatan layanan keuangan non-tunai (cashless) oleh masyarakat di Provinsi Papua juga meningkat.

Dikatakan juga, bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua juga turut serta mendukung program bantuan sosial non-tunai yang diberikan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan dan Program Sembako.

“Selain koordinasi dengan dinas terkait dan bank penyalur, juga dilakukan monitoring efektifitas layanan infrastruktur sistem pembayaran dalam penyaluran Bansos non-tunai, yang pada tahun ini dilakukan di 3 (tiga) wilayah yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom,” paparnya.

Dengan suksesnya penyaluran bantuan sosial secara non-tunai tersebut, jelasnya, maka literasi keuangan masyarakat di Provinsi Papua juga akan meningkat.

Selain itu, kata Kepala KPw BI Provinsi Papua, bahwa pihaknya juga mendukung implementasi elektronifikasi pada transaksi pemerintah daerah, baik untuk transaksi penerimaan maupun belanja pemerintah agar mendorong perluasan transaksi keuangan non-tunai dan meningkatkan keuangan inklusif di Provinsi Papua.[yat]