SENTANI, PapuaSatu.com – Rencana pemekaran Wilayah Tabi menjadi daerah otonomi baru (DOB) yang telah lama dibicarakan, ternyata bukan hanya sebatas wacana saja akan tetapi telah lahir lahir dari sebuah perencanaan yang matang dan telah dirancang sejak tahun 2015 lalu oleh sejumlah pimpinan adat di Wilayah Tabi melalui sebuah Yayasan Mamberamo Tami (Mamta).
Yayasan Mamta ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkum&HAM) Republik Indonesia dan diberi tugas oleh para pemangku kepentingan untuk menyiapkan segala hal berkaitan dengan pemekaran atau pembentukan Provinsi Tabi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Saya menentang dengan tegas jika ada pihak yang menyebutkan bahwa rencana pemekaran Provinsi Tabi menjadi DOB ini baru sebatas wacana,” tegas Ketua LSM Papua Bangkit, Ir. Hengky Jokhu yang juga salah satu intelektual Tanah Tabi, Kamis (30/5/2019) siang.
Dikatakan, perjuangan pembentukan DOB Provinsi Tabi ini terus akan berlanjut. Sebab, dengan adanya pembentukan DOB ini mampu menjawab sejumlah permasalahan di daerah ini, terutama sektor ekonomi, sektor pariwisata dan juga sektor industri.
Untuk itu ia mengajak kepada semua pihak yang bersuara mengenai pembentukan DOB Provinsi Tabi untuk memiliki niat yang tulus untuk membangun daerah, bukan atas dasar kepentingan politik dan kekuasaan semata.
“Jika motivasi pembentukan Provinsi Tabi didasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan semata, maka tentu manfaatnya hanya dirasakan oleh kelompok dan pribadi tertentu,” tukas Hengky Jokhu.
Ia menegaskan, jangan sekali-kali membawa suku, ras, agama dan kelompok tertentu dalam perjuangan pemekaran Provinsi Tabi menjadi DOB, apalagi alasan pembentukan atas dasar kepentingan Orang Asli Papua (OAP) mencari jabatan dan kekuasaan.
Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang notabene adalah bagian dari Wilayah Tabi merupakan etalase terdepan dalam pembangunan Papua, sehingga untuk meningkatkan pembangunan sektor ekonomi, maka wilayah Tabi harus menjadi sebuah provinsi sendiri.
“jadi jangan beranggapan bahwa pembentukan DOB di Papua sepenuhnya bermuatan politik. Tapi, pembentukan DOB Provinsi Tabi ini murni untuk mendorong pembangunan perekonomian, pariwisata dan sektor industrik di daerah ini,” pungkas dia. [mi/loy]
