Pucuk Pimpinan DPRP dan DPRD Harus Orang Asli Papua

157
Maxsi Nelson Ahoren
Maxsi Nelson Ahoren

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menegaskan kembali pentingnya representasi penuh bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam struktur kepemimpinan politik di Papua Barat.

Wakil Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren menyampaikan, pernyataan tegas ini melalui sambungan telepon. Mantan ketua MRPB ini menekankan perlunya penghargaan terhadap hak dan aspirasi OAP dalam politik daerah.

Menurut Maxsi, OAP telah membuktikan keramahan dan keterbukaannya terhadap siapapun yang datang dan bermukim di tanah Papua. Namun, keramahan dan toleransi ini tidak boleh disalahartikan sebagai tanda lemahnya semangat untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri, termasuk hak untuk memimpin.

“MRP mengingatkan bagi partai politik, bahwa setiap anak-anak Papua yang ada di dalamnya, contohnya Partai Golkar, PDIP, dan lainnya, jika ada anak-anak Papua disitu, kami berharap dan harus mengusulkan anak-anak negeri itu untuk menjadi tuan di negerinya sendiri,” tegas Maxsi.

Pernyataan ini mengandung makna mendalam. MRPB tidak hanya meminta partisipasi OAP dalam politik, tetapi juga menginginkan mereka menduduki posisi kepemimpinan yang strategis.

Maxsi menekankan, prioritas utama bagi pimpinan partai politik, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun pusat, adalah mengusulkan dan menempatkan OAP sebagai pemimpin di DPR Provinsi maupun Kabupaten. Ia bahkan meminta hal ini dilakukan meskipun pencapaian suara OAP tidak berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan calon non-OAP.

“Walaupun pencapaian suara dibawah non Papua tertinggi, bagian ini harus dihargai,”ucapnya Rabu, (03/07/2024).

“Apalagi ada anak-anak asli disitu, contohnya di Teluk Wondama, tidak ada kompromi. Sudah cukup saudara-saudari kita non OAP duduk dan menjabat Anggota DPR-DPRD,”pesan Maxsi.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen MRPB untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi OAP didengar dan diimplementasikan dalam proses politik.

Ketegasan MRPB ini merupakan bentuk perlawanan terhadap potensi marginalization OAP dalam ruang politik. MRPB menuntut agar OAP tidak hanya menjadi peserta politik pasif, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menentukan masa depan Papua Barat.

Pernyataan Maxsi ini juga dapat dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan politik OAP yang semakin aktif dan vokal dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Dikatakan Maxsi, MRPB menjadi motor penggerak bagi OAP untuk terus berpartisipasi dan berjuang dalam politik, dengan tujuan untuk membangun Papua Barat yang lebih adil dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya.[free]