WAMENA, PapuaSatu.com – Ribuan warga Kabupaten Jayawijaya menggelar aksi damai di Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (9/9/2025), sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Bupati Atenius Murip dan Wakil Bupati.
Massa yang berasal dari berbagai kampung menyuarakan aspirasi mereka melalui orasi dan pernyataan tertulis.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah daerah melakukan audit terhadap penggunaan dana kampung oleh mantan kepala kampung selama masa jabatannya.
Selain itu, mereka juga mendesak pergantian Kepala Satuan Intelijen (Kasat Intel) dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) di Polres Jayawijaya.
Tuntutan itu mendapat dukungan langsung dari Bupati Jayawijaya, Atenius Murip. Ia menyatakan akan meneruskan permintaan masyarakat kepada Kapolda Papua.
“Kasat Intel dan Kasat Reskrim dipandang tidak fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bahkan terindikasi berpihak kepada sponsor tertentu,” tegas Bupati Atenius dalam pernyataannya di hadapan massa.
Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi upaya-upaya yang mengganggu jalannya pemerintahan.
Bupati mengingatkan para lawan politik untuk menghormati hasil demokrasi dan memberi ruang bagi pemerintah menjalankan program-program pembangunan.
“Politik sudah kami lalui. Sekarang waktunya bekerja. Terimalah kekalahan secara sportif dan biarkan saya membangun. Apa yang dikotori dalam kepemimpinan sebelumnya, sudah kami bersihkan dalam 100 hari kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa sebelumnya ia telah mengimbau para pendemo untuk kembali bekerja. Namun jika gangguan terhadap pemerintahannya masih berlanjut, maka audit terhadap mantan kepala kampung akan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat.
Dijelaskan bahwa pergantian kepala kampung dilakukan berdasarkan kewenangannya, melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
Aksi dukungan tersebut diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh setiap perwakilan kampung yang hadir.
Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah yang sedang berjalan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polres Jayawijaya maupun Polda Papua terkait tuntutan pergantian pejabat kepolisian tersebut.[loy]
