Staf Ahli Presiden RI Minta Pemprov Bangun Rumah Sakit Khusus Penyakit HIV/AIDS

111
Caption : Tenaga Ahli Madya Deputi V Bidang Politik, Hankam dan HAM, Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga selaku akademisi UNCEN, Laus Deo Calvin Rumayom saat menyampaikan materi sosialisasi HIV/AIDS, Vaksinasi, 3 M di Papua antara KPA Papua dan mitra kerja di Hotel Sunny Garden Lake, pada Selasa (24/08/2021).
Caption : Tenaga Ahli Madya Deputi V Bidang Politik, Hankam dan HAM, Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga selaku akademisi UNCEN, Laus Deo Calvin Rumayom saat menyampaikan materi sosialisasi HIV/AIDS, Vaksinasi, 3 M di Papua antara KPA Papua dan mitra kerja di Hotel Sunny Garden Lake, pada Selasa (24/08/2021).

JAYAPURA, PapuaSatu.com –  Tenaga Ahli Madya Deputi V Bidang Politik, Hankam dan HAM, Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga selaku Akademisi UNCEN, Laus Deo Calvin Rumayom meminta Pemerintah Provinsi Papua melalui KPA Provinsi Papua untuk segera membangun Rumah Sakit khusus untuk penyakit HIV/AIDS.

Pernyataan itu disampaikan Laus Rumayaom saat menyampaikan materi sosialisasi sosialisasi HIV/AIDS, Vaksinasi, 3 M di Papua  antara KPA Papua dan mitra kerja di Hotel Sunny Garden Lake, pada Selasa (24/08/2021).

“Saya ingin dalam tahun ini juga KPA Papua harus deklarasikan bangun rumah sakit khusus penyakit HIV/AIDS, supaya di Papua saudara-saudara kita memberikan diri untuk diperiksa dan saudara-saudara kita diluar tidak mati sia-sia,” kata Laus.

Laus mempertanyakan kenapa Covid-19 yang hanya 2 tahun, pemerintah bisa langsung bangun rumah sakit Covid, kenapa persoalan HIV/AIDs yang berpuluh-puluh tidak ada rumah sakit. Apalagi mendapat informasi bahwa alat-alat pemeriksaan dalam mendukung proses penanganan HIV/AIDS masih kurang, bahkan masih pinjmam sana-sini.

Oleh karena itu, Laus berharap agar Gubernur Papua melalui KPA Provinsi Papua bisa membangun sebuah rumah sakit khusus penyakit HIV/AIDS. “Rumah sakit khusus HIV/AIDS ini bisa terfokus untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dan bagi mereka yang menjauh dari luar bisa berani datang untuk dirawat,” ujarnya.

Kendati demikian, Laus menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang sudah memberikan sebuah ruang kepada masyarakat Papua melalui hadirnya KPA Papua, terutama teman-teman yang bekerja di KPA untuk menyelamatkan masyarakat Papua dari bahaya penyakit HIV/AIDS.

“Saya melihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi dengan masyarakat Papua dalam penanganan penyakit HIV/AIDS. Hari ini kita bisa saksikan bahwa KPA Provinsi Papua bisa mengumpulkan Tamu Khusus (Odha) pada sosialisasi ini. Ini tidak mudah mengumpulkan mereka. Memang ini kerja keras yang harus dilakukan oleh KPA Papua,” katanya.

Menurutnya, kehadiran KPA Papua dibawa kepercayaan Gubernur Provinsi Papua kini menghilangkan mindset terhadap adanya diskriminasi terhadap Tamu Khusus. “Hadirnya KPA, kini Tamu khusus sudah mulai membuka diri sehingga kita pemerintah patut mengapresiasi ini,” ujarnya.

Laus mengakui bahwa hmper 2 tahun pandemi Covid-19 ditetapkan dalam sebuah masalah global. Tentu Indonesia berdampak langsung, termasuk di Papua.

Walau demikian persoalan di Papua tidak bisa dilihat hanya sebatas isu covid.  “Hari ini sebuah ininsiatif yang luar biasa KPA Papua untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan dengan menghadirkan tamu khusus (ODHA) tentu ini satu kerja yang tidak mudah. Ini kerja yang sangat luar biasa walau kita tau bahwa tantang cukup berat,” katanya.

Laus memberikan contoh bahwa Presiden Afrika berjuang dan bekerja keras untuk menurunkan angka HIV/AIDS di negaranya.

“Itu bukan hanya  tindakan medis saja yang dilakukan, akan tetapi gerakan revolusi berpikir bahwa kita harus  hidup sehat. Tindakan itu, di Papua juga harus kita lakukan agar penularan HIV/AIDS tidak lagi terjadi dan saudara-saudara kita tetap mengalami kondisi sehat,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Laus bahwa KPA KPA tidak hanya menolong saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV/AIDS, akan tetapi KPA betul-betul mengembangkan pendekatan atropologis dan pendekatan sosiologis, karena hari ini orang-orang mendapat banyak masalah.

“Bukan karena dia ingin buat masalah tetapi mengalami sebuah perubahan sosial, budaya. Yang dulu tinggal di kampung pergi ke kota tetapi karena tidak punya tujuan akhirnya kembali ke Kampung. Namun karena tidak bisa buat –apa maka sosial ini yang ada dalam diri mereka,” tukasnya.

Untuk itu Laus meminta agar tidak boleh melihat KPA Papua sebelah mata, tetapi butuh keterlibatan semua pihak, baik itu Pemerintah, Kejaksaan, TNI, Polri, BUMN dan lembaga-lembaga masyarakat dan juga kepada MRP agar memberijan dirongan kepada KPA sebagai mitra strategis di bidang kesehatan dan sisi kebijakan lainnya.

“Keterlibatan ini sudah kita bisa memastikan bahwa 5-10 tahun ke depan, kita sudah bebas dari HIV/AIDS.  Mari kita bersama-sama memberikan pelayanan dan memberikan penguatan kepada Tamu khusus kita (ODHA) agar mereka juga memiliki tujuan hidup sama seperti kita,” pungkasnya. [redaksi]