JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dua pasangan calon gubernur – wakil gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal (LUKMEN) dan Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (Josua) sempat panas saat beradu argumen dan program dalam debat publik yang dilaksanakan di Fave Hotel Kota Jayapura, Selasa (22/05/2018) tadi malam.
Meski diawal segmen keempat debat kandidat tersebut pembawa acara, Widi Dwinanda sempat mencoba untuk ‘mendinginkan’ suasana dengan melontarkan beberapa kata yang dijawab dengan spontan oleh pasangan nomor urut 1 LUKMEN maupun nomor urut 2 JOSUA agar para calon tidak tegang.
Bahkan Widi Dwinanda sempat mengajak calon gubernur Papua nomor urut 1, Lukas Enembe untuk tersenyum.
Namun, upaya yang telah dilakukan Widi Dwinanda tersebut tidak dapat mematikan semangat kedua pasangan calon gubernur – wakil gubernur Papua yang telah membara sejak segmen awal debat public tersebut dilaksanakan.
Debat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua di lantai 11 hotel tersebut mencapai klimaksnya saat pasangan nomor urut 2, JOSUA tidak diperkenankan menyanggahi pertanyaannya kepada pasangan nomor 1, Lukmen di akhir segmen keempat debat tersebut dengan alasan waktu yang diberikan telah habis.
Proses Awal Debat
Diawal segmen keempat debat publik tersebut pasangan calon nomor urut 1, Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) memberikan pertanyaan kepada pasangan calon gubernur Papua nomor urut 2, Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae.
Pertanyaannya adalah, apa saja yang telah dicapai oleh Jhon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae saat memimpin di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Jayapura khusnya untuk mewujudkan Good Government yang akan diterapkan di level provinsi nantinya.
Menjawab pertanyaan tersebut, calon gubernur nomor urut 2, Jhon Wempi Wetipo mengatakan bahwa dirinya bersama Habel Melkias Suwae sama-sama telah memimpin dua periode di daerah masing-masing dan telah memiliki pengamalaman birokrasi dalam meminpin.
JWW sapaan akrab Bupati Kabupaten Jayawijaya ini mengungkapkan bahwa sampai hari ini aparatur birokrasi dibawah kepemimpinannya tidak ada yang terindikasi korupsi dan bersih selama dirinya menjabat 2 periode di Jayawijaya.
“artinya bahwa didalam menjalankan pemerintahan saya mengajarkan supaya ASN (Aparatur Sipil Negara) terhindar dari kasus korupsi. Sampai dengan hari selama 10 tahun saya memimpin tidak ada yang terindikasi korupsi sampai dengan hari ini” ungkap JWW.
Dikatakannya lagi proses pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya telah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikannya dengan dibangunnya beberapa infrastruktur dirinya tidak malu untuk mengundang Presiden Joko Widodo ke Wamena.
“kalau Presiden Jokowi sudah 4 kali berkunjung ke Wamena itu semua karena prestasi saya sebagai Bupati Jayawijaya. Kita mengundang presiden Jokowi ke Wamena berapa kali itu bukan untuk meletakan batu pertama tetapi untuk meresmikan suatu pembangunan yang telah selesai dikerjakan. Jadi saya pikir kebijakan saya itu mampu diterjemahkan oleh seluruh ASN mulai dari sekda, asissten sampai ke tingkat bawah” kata JWW.
Dirinya juga menuturkan, kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa JWW gagal di Jayawijaya itu hanyalah orang-orang yang iri kepadanya yang bisa mengatakan seperti itu. Karena selama ini ada diluar pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun.
“jadi saya mau sampaikana bahwa apa yang saya lakukan di Wamena akan juga saya lakukan di Provinsi Papua. Wamena yang sulit telah saya kerjakan dengan baik. Saya yakin dan percaya saya akan mampu untuk melakukan pelayana birokrasi menjadi lebih baik” jawabnya.
Menambahkan itu calon wakil gubernur, Habel Melkias Suwae mengatakan bahwa pengawasan sangat penting untuk mengawasi APBD. Dan menurutnya kalau pengawasan itu dilakukan dengan baik maka sudah pasti tidak ada penyimpangan – penyimpangan yang terjadi.
Menanggapi jawaban dari pasangan JOSUA, Lukas Enembe sempat memuji keberhasilan yang dicapai oleh JWW yang menjabat 10 tahun sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya.
“Jokowi datang khusus untuk itu. Tentu masyarakat yang menilai ya, kalau kita bicara mungkin agak sombong tetapi masyarakat yang menilai apa yang kita capai. Tadikan saya bertanya apa yang anda lakukan di daerah yang levelnya di Provinsi. Jadi saya pikir apa yang Wempi sampaikan selama dia memimpin 10 tahun itu tidak ada korupsi biarkan masyarakat saja yang menilai” kata LE.
LE juga mengatakan bahwa selama menjabat 1 periode di Kabupaten Puncak Jaya masyarakatlah yang telah menilainya dan pernah juga menjabat sebagai gubernur Papua.
“masyarakatlah yang menilai saya, saya tidak bisa menilai diri saya sendiri apa saya berhasil atau tidak dalam memimpin kabupaten dan provinsi” ujar LE.
Menyanggahi hal tersebut JWW menyebutkan bahwa pertanyaan yang diberikan kepadanya itu sudah jelas selama 10 tahun apa yang telah dikerjakannya.
“jadi apa yang saya kerja itu yang saya sampaikan. Memang itu kenyataan apa yang saya kerjakan dan hari ini rakyat bisa menikmati apa yang saya kerjakan karena setiap orang itu tidak jalan dalam kondisi mata tertutup dan melihat telah terjadi perubahan. Bukan saya mau maju gubernur baru saya lakukan itu tidak. Yang saya jelaskan tadi itu apa yang saya jalankan pemerintahan”.
“kita bicara fakta dan realita. Jadi jawaban saya pikir sudah singkron dengan pertanyaan yang diberikan”kata JWW.
Calon wakil gubernur Papua, Habel Melkias Suwae kembali menambahkan bahwa apa yang ditanyaka LE ada adi level gubernur. “tapi tadi diawali dengan kami pernah menjadi bupati. Beliau juga pernag menjadi bupati, kalau itu beliau kembalikan kebelakang makan pertanyaan saya balik lagi kira-kira prestasi apa yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya” tanya HMS.
Sebagai contoh HMS mengungkapkan bahwa IPM Papua selama kepemimpinan LE sebagai gubernur Papua penigkatannya sangat rendah. “ya kalau begitu apa lagi yang mau kita persoalkan oleh karena itu jangan lihat kebelakang tapi mari kita lihat kedepan” tegas HMS.
Berikutnya, pasangan JOSUA bertanya kepada pasangan Lukmen. Dalam kesempatan tersebut JWW bertanya soal apa yang telah dilakukan oleh pasanga Lukmen selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sehingga banyak anak-anak asli Papua yang meninggal karena gizi buruk.
Karena berdasarkan data yang berhasil dihimpunnya sejak tahun 2013 – 2017 ada sekita 433 balita yang meninggal karena gizi buruk “dan mereka semua adalah Orang Asli Papua (OAP). Pertanyaannya adalah apa yang bapak berdua telah lakukan sehingga anak-anak ini bisa mati di tanahnya dan negerinya sendiri” tutur JWW.
Menanggapi pertanyaan tersebut LE mengatakan bahwa itu adal pertranyaan yang sangat bagus karena menurutnya kebijakan anggaran pemerintan Provinsi Papua sudah jelas yaitu 80 persen dikembalika kepada pemerihan kabupaten/kota.
“karena yang melayani rakyat itu adalah para bupati bukan gubernur. Karena gubernur tidak punya rakyat” kata LE.
Diungkapkannya lagi kenapa banyak orang Papua meninggal karena gizi buruk itu sudah tentu kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan walikota. Karena dana telah ditranfer ke daerah.
“Oleh karena itu saya berharap teman-teman bupati kerja keras untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Terakhir adalah gizi buruk di Asmat dan juga ada kematian bayi dimana-mana” ujar LE.
Dirinya juga menghimbau kepada para bupati dan walikota untuk menggunakan dana secara baik untuk melihat masyarakat kita yang ada di kampung-kampung. “kalau anda salah gunakan pasti banya kejadian yang akan terjadi di provinsi ini” tuturnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki masalah yang hampir sama. “Oleh karena itu saya minta kepada bupati untuk kabupaten yang anda pimpin harus lebih baik, karena tanggung jawab anda adalah rakyat yang anda pimpin”
“Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten tertua di pegunungan tengah Papua, kalau Wamena tidak lebih baik maka akan menjadi bahaya bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya. Oleh sebab itu anda haru bekerja dengan baik” pinta LE.
Menanggapi jawaban yang diberikan oleh Lukas Enembe, JWW menuturkan bahwa jawabannya tidak nyamung dengan pertanyaan yang dirinya berikan.
“tidak nyambung dengan pertanyaan saya. Saya bilang kematian 433 balita. Padahal dari awal bapak berdua disebelah ini bicara soal pemberian gizi terhadap ibu-ibu hamil dan perlindungan terhadap balita”.
“Yang saya pertanyakan adalah proteksi untuk OAP. Saya mau menyampaikan begini, bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjadi payung bagi 29 kabupaten/kota di Privinsi Papua”
“kasus di Asmat itu di mata kita, tapi bapak dong pada saat menjabat tidak pergi lihat ke Asmat sana, padahal dekat. Tapi orang jauh-jauh bisa datang. Hari ini saya mau bilang selama lima tahun bapak berdua bikin apa saja jangan lemparkan itu kepada para bupati. Tapi tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat selama lima tahun dengan kematian 433 balita ini lima tahun bapak – bapak ada dimana sehigga anak-anak ini bisa mati sia-sia itu pertanyaan saya soal apa yang saya sudah bangun di Jayawijaya” kata JWW.
Menyanggahi tanggapan tersebut LE mengatakan bahwa maksudnya adalah pemerintah provinvi telah memberikan kebijakan anggaran itu sudah jelas.
“karena pemerintah provinsi tidak punya rakyat. Kewenagngan itu ada di kabupaten/kota untuk bagaimana mengatur dana dengan baik agar rakyat tidak lapar. Itu yang saya katakana tadi, saya tidak bicara Jayawijaya tapi bagaimana supaya pemerintah kabupaten diseluruh provinsi Papua dapat mengelola dana tersebut dengan baik sehingga rakyat tidak mati sia-sia” kata LE.
Karena menurutnya potensi terjadinya hal-hal sepert itu sangat besar kapan dan dimana saja bisa terjadi. Dirinyapun menegaskan kepada bupati untuk bekerja dengan baik.
“saya tidak bicara wamena tapi seorang bupati bertanggungjawab untuk mengelola dana yang telah diberikan secara baik agar rakyat tidak mati sia-sia sepert itu” jawab LE.
Menambakahkan jawaban tersebut, calon wakil gubernur Klemen Tinal menyebutkan bahwa terlalu banyak retorika yang dalam pertanyaan yang diberikan oleh JWW.
Bahkan dirinya menyebut bahwa JWW adalah contoh pemimpin yang tidak berkualitas karena hanya mengangkat permasalahan kasuistis yang terjadi.
“yang paling penting adalah pemerintah melayani dengan baik supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi” kata Klemen dibarengi oleh bunyi bel yang menandakan bahwa waktu menjawabnya telah habis.
Selanjutnya calon gubenur nomor urut 1, Lukas Enembe kembali bertanya kepada pasangan JOSUA, dalam kesempatan kali ini LE menanyakan tentang terobosan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Secara sigap JWW langsung mengungkapkan bahwa pemimpin harus terhindar dari indikasi Kolusi, Koruspi dan Nepotisme (KKN) agar pelaksanaan pemerintahan ini bisa berlangsung dengan baik.
“tapi kalau hal ini tidak kita awasi dengan baik maka, sampai kebawah pasti tidak akan mampu untuk menterjemahkan apa yang menjadi visi-misi kita. Kalau tadi mengatakan bahwa kami tidak punya rakyat, sebenarnya tujuan kita hari ini adalah untuk bagaimana mendapatkan dukungan dan legitimasi dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan” tukas JWW.
Karena menurutnya debat ini dilaksanakan untuk meyakinkan kepada public bahwa ingin mendapatkan kekuasaan dan legitimasi dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan lima tahun yang akan datang ini lebih baik.
“artinya, apapun alasannya gubernur dan wakil gubernur bukan hanya jadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tetapi bagaimana bisa hadir dan merangkul para bupati dan walikota di Papua untuk bagaimana bersinergi untuk bisa membangub Papua lebih baik. Jadi saya pikir kalau aparat birokasi ini bersih dari hilir sampai ke hulu pasti pelayana public akan berjalan dengan baik” jawab JWW.
Menanggapi jawaban JWW, cawagub Klemen Tinal menuturkan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya output tetapi juga outcome yang didapatkan untuk mencapai pemerintahan yang bertanggungjawab.
Dijelaskan Klemen, outcome adalah apa yang telah dirasakan oleh masyarakat bukan hanya tertib administrasi dan lain sebagainnya tetapi apa yang telah dibangun masyarakat tidak butuh.
“karena saya lihat banyak kejadian seperti itu. Bangun hal-hal yang besar dan monumental tatapu masyarakat tidak butuh” katanya.
Menurutnya hal-hal seperti inilah yang perlu mengambil aspirasi dari masyrakat dan menjadikan hal itu sebagai acuan dalam pembangunan.
“kedua, dari tadi seolah-olah ini menjadi suatu debat yang tidak berkualitas karena kita bicara tupoksi gubernur dan wakil gubernur bukan kita bicara hal lain. sehingga secara fisik kita sebagai gubernur dan wakil gubernur kita tidak muncul tetapi kita mendorong suapay situasi yang terjadi di kabupaten/kota itu bisa teratasi”
“tapi ini seolah-olah secara fisik juga harus muncul terus untuk apa ada dia dan wibawa dia sebagai bupati dan wakil bupati, karena mereka adalah penguasan tunggal di daerah tersebut. Kita sebagai gubernur dan wakil gubernur memberikan dukungan dan mendorong yang penting adala kita bersinergi suapaya rakyat sebagai subjek pembangunang mendapatkan hasil yang maksimal” kata Klemen.
Semakin Panas
Disesi akhir pada segemen keempat debat public ini semakin panas saat pasangan JOSUA tidak berikan kesempatan untuk menanggapi jawabanya yang dari pertanyaan yang diberikan kepada pasangan LUKMEN.
Pertanyaan yang diajukan oleh pasangan JOSUA datang dari JWW tentang teori mana yang dijadikann referensi oleh pasangan calon gubernur nomor urut satu pada debat kandidat pertama di Hotel Aston hingga menyebutkan kemiskinan di Papua itu Absolut.
“artinya teori mana yang bisa merujuk sehingga bapak berdua mengatakan bahwa rakyat Papua itu miskin absolute” tanya JWW.
Menjawab hal itu Klemen Tinal menilai bahwa JWW melakukan politik praktis dan mencari point mana yang bisa menguntungkan. Klemen juga menghimbau agar rakyat tidakk tertipu dengan hal itu.
“kemiskinan absolute yang dimasud bukan di rakyatnya tetapi sistem karena begitu lamanya kita kita ada dalam kondisi yang susah di Papua ini bahkan Negara saja akui sehingga dikasi Otsus sebagai stimulant suapaya kita bangkit dan mandiri” katanya.
Dirinya mencontohkan dengan inflasi yang sangat tinggi terjadi di Papua berbedan dengan daerah lain.
Disebutkannya lagi rakyak Papua bukan tidak ada uang “tapi kalau harganya mahal-mahal bagaimana kita mau maju. Itulah makanya Jokowi bikin BBM harganya sama dengan daerah lain dan dibangun jalan-jalan dan segala macam supaya harga turun dan daya beli masyarakat meningkat” tambahnya.
Klemen memberikan contoh lagi kalau di luar Papua bisa membeli kendaraan dengan harga yang murah kenapa di Papua tidak bisa. Dijelaskannya kembali karena angka inflasi yang sangat tinggi.
“itu sebagai contuh ya, jangan sampai nanti dibalik-balikin oleh kalian. Karena mereka ini situasinya aneh-aneh. Contohnya kalau roti harga Rp. 1000 disana, disini Rp. 3000. Dengan adanya itu bagaimana kita bisa berdaya menjadi mandiri. Itulah yang mau kita pecahkan” pungkasn Klemen.
Usai calon wakil gubernur Papua nomor urut 1, Klemen Tinal memberikan jawaban pertanyaan tersebut pasangan JOSUA tidak diberikan kesempatan untuk menyanggahi jawaban tersebut.
Karena menurut Widi Dwinanda selaku pembawa acara tersebut waktu yang telah ditentukan telah habis.
Di segmen akhir debat public tersebut yaitu closing statemen dihadapan para pendukungnya dan seluruh masyarakat yang hadir dalam debat public tersebut, calon wakil gubernur Papua nomor urut 2, Habel Melkias Suwae menyebutkan ada ketidakadilan yang terjadi dalam debat kali ini karena dirinya bersama JWW tidak diberikan kesempatan untuk menyanggahi jawaba yang diberikan oleh wakil calon gubernur Papua nomor satu, Klemen Tinal.
Dikatakannya, soal kemiskinan di Papua adalah teori. Soal kemiskinan Absolut dan kemiskinan relative “ini harus diluruskan karena ini pengetahuan dunia. Oleh karena itu saya pikir keliru dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang direspon tadi itu adalah keliru. Karena di Papua ini kemiskinan relative” tegas HMS.
Artinya semua sudah tersedia mulai dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) ada tapi pemerintah yang belum berpikir untuk menjangkau hingga kesaana.
“kemiskinan Absolut adalah bila SDA dan SDM tidak tersedia maka pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu saya pikir teori ini harus kita pertahankan. Oleh karena itu pilihlah pasangan nomor urut 2 karena kita bicara yang benar dan dapat membuktikan itu, jangan kita buat teori-teori baru yang salah” tegasnya.
Menambahkan itu, JWW mengatakan bahwa dirinya dan HMS hadir untuk melakukan perubahan di Provinsi Papua lima tahun yang akan datang.
“ingat dibelakan saya ini ada tanggal 27 ada angka cuma dua dan tujuh. Tidak ada calon nomor 7 cuma ada 2, saya mau mengajak rakyat di tanah Papua kalau ingin Papua berubah lima tahunyang akan datang dari semua segi saya pikir pilihan yang tepat adalah memilih saya dengan pak Habel untuk melakukan perubahan diatas tanah ini. Karena konsep kita adalah Papua cerdas dan rakyat tidak akan salah memilih JWW-HMS untuk mewujudkan perubahan di Papua lima tahun yang akan datang” pungkasnya.
Dalam closing statement cawagub Papua nomor urut 1, Klemen Tinal sempat mengeluarkan statemen yang cukup keras yaitu semua yang terjadi dalam debat public kedua ini sama seperti para pedagang yang jualan di pasar.
“semua mau dia punya yang laku tapi ingat Lukas dan Klemen kita sudah bersama-sama melalui lima tahun dengan susah dan senang karena itu jangan membeli kucing dalam karung. Jangan sampai ular kaki empat yang ada dalam karung. Yang pasti hanya nomor 1 yang benar” tuturnya
Karena menurutnya pemerintahan otonom itu berada di kampung bukan di distrik karena distrik merupakan perpanjangan tangan dari bupati dan walikota.
“makaya presiden Jokowi bangun kampung karena otonom itu di Kampung. Oleh karena itu yang harus dimandirikan itu di kampung karena orang berada di kampung” katanya
Bahkan dirinya menambahkan bahwa rakyat Papua dari dulu sudah cerdas “di negeri ini yang belum cerdas itu saya, Lukas, Wempi dan Habel. Karena KPU waktu periksa kita bilang kecerdasan kita berempat dibawah rata-rata. Jadi hanya LUKMEN nomor 1 yang layak memimpin Papua lima tahun kedepan” tegas Klemen.[abe]
