Bupati Jayapura Sikapi Viralnya Pembangunan Menara Mesjid

979

SENTANI, PapuaSatu.com – Bupati Jayapura, Mathius Awoiatuw, S.E, M.Si mengambil sikap dengan melakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) untuk membahas pembangunan menara Mesjid Sentani, yang sempat vira di media social (Medsos).

“Kami melakukan pertemuan ini untuk mendapat masukan-masukan dari FKUB dan PGGJ terkait pembangunan rumah ibadah di Sentani,” kata Bupati Mathius Awoitauw usai melakukan pertemuan di Kantor Bupati, Gunung Merah kabupaten Jayapura, Rabu (14/3/2018).

Dari hasil pertemuan tersebut, Bupati meminta untuk dibuat laporan secara tertulis sehingga pada hari, Jumat 16 Maret 2018 besok bisa di bahas bersama dengan seluruh unceur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida).

Bupati Mathius menyarankan agar semua pihak  bersepakat untuk mencari solusi terhada pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsha Sentani, sehingga rekomendasi kerukunan Bergama di Papua tetap terjaga.

“Sekarang bagaimana kita menyikapi dengan baik, jangan ada yang merasa sangat terganggu dan lain sebagainya. Memang hal-hal begini sangat sensitif, tapi kita lihat ini adalah hal yang wajar. Siapapun rakyat menyampaikan pandangan atau pendapat itu hal biasa,” paparnya.

Dikatakan, apabila  segala sesuatu hal yang berkaitan agama harus dapat dibicarakan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan FKUB, karena semua yang berkepentingan ada di dalam forum tersebut. “ Jadi saya mengimbau masyarakat harus tetap tenang bahwa ini bukanlah hal yang luar biasa, jangan di buat menjadi luar biasa,” imbaunya.

Kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat juga tetap tenang dan jikalau ada orang menyampaikan bahwa aspirasi itu adalah hal yang biasa, maka jangan dibesar-besarkan.

Pemerintah, menurut Bupati Mathius akan ada punya aturan, baik dari IMB dan juga aturan-aturan lain yang akan kita cek. Sedangkan dari Kementerian Agama dengan Kementerian Dalam Negeri juga ada surat bersama yang berlaku dimana-mana, untuk bagaimana saling toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

Untuk itu, lanjut dia, harus kembali kepada kebijakan-kebijakan resmi karena tidak bisa setiap pribadi orang atau setiap kelompok dengan argumentasinya masing-masing.

“Jadi, harus ada kepastian hukum dan juga kebijakan secara nasional maupun lokal itu yang akan kita lihat secara bersama-sama. Tapi yang jelas bahwa Kabupaten Jayapura, kita sudah canangkan sebagai zona integritas kerukunan, apapun itu semua harus dalam semangat tersebut,” ujarnya

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Pdt. Hosea Taudufu, S.Th, mengatakan, sebagaimana kewenangannya hanya menyampaikan. Sebaba menurutnya, fungsinya di FKUB hanya sebagai mediator atau memfasilitasi pertemuan dan persoalan keagamaan guna menyampaikan segala hal yang menyangkut dengan kerukunan umat beragama,” paparnya.

Hosea mengatakan, apabila ada hal-hal berkaitan dengan agama agar dapat dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan FKUB, karena semua yang berkepentingan ada di dalam forum tersebut.

Hal tersebut sebagaimana yang telah diuraikan bersama bahwa dalam tanggung jawabnya sebagai kepala daerah pemerintahan di Kabupaten Jayapura akan melakukan pertemuan bersama dengan seluruh unsur Forkompimda pada, Jumat (16/3) mendatang.

‘hal-hal yang terjadi inilah dapat dilihat secara bersama, kemudian dicarikan solusi terbaik dalam rangka penyelesaian maslaah yang sedang viral di Medsos itu,” pungkasnya. [tyi/sony]