JAYAPURA, PapuaSatu.com – Bertempat di Ballroom Hotel Aston Jayapura, Rabu (29/7/20), Polda Papua mengelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Mensejahterakan Masyarakat Papua dalam Bingkai NKRI”.
Sejumlah stakeholder di Provinsi Papua dan Kota Jayapura tampak hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Ketua DPRD Kota Jayapura Abisay Rollo, SH, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Provinsi Papua DR. Drs Muhammad Musaad, M.Si, Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, SH.,MH, Ketua Wilayah GP Ansor Provinsi Papua Ust. Ghozali Rengiwur, dan sejumlah akdemisi maupun tokoh adat,tokoh pemuda, tokoh agama, dan mahasiswa.
Sesuai dengan thema diskusi tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, bahwa NKRI adalah rumah bagi semua rakyat Indonesia termasuk masyarakat Papua.
“Kita ini harus terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, itu adalah hasil kerja keras kita bersama memikul tanggung jawab penghuni tuan rumah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, membangun harmonisasi sosial yang dibina dan dirawat dengan kasih saying,” ungkap Kapolda.
Kata Kapolda Papua berpotensi menjadi menjadi daerah maju, yang dari sisi geografis berposisi strategis, dengan diapit dua lautan luas, yaitu Samudera Pasifik dan Laut Arafura serta berbatasan langsung dengan negara luar (PNG) baik darat maupun laut.
Sumber Daya Alam potensial banyak dimiliki Papua, yang diantaranya berupa tambang emas, perak dan minyak, potensi hutan seperti kayu besi dan rotan, serta potensi lautan dan sungai seperti ikan, teripang, kura-kura, arwana, buaya, maupun potensi flora dan fauna, seperti anggrek, sarang semut, cendrawasih, nuri, rusa, kaka tua, kasuari dan kangguru.
Kapolda juga mengungkapkan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua setelah era reformasi, terutama sejak kepemimpinan Presiden Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, hingga terbitnya UU No.21 Tahun 2002 pada masa Presiden Dr. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri.
Juga diterbitkannya Perpres 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua pada masa Presiden Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir seringnya dilakukan kunjungan kenegaraan di masa Presiden Ir. H. Joko Widodo, yang bahkan sampai ke tempat – tempat terpencil seperti Nduga, Asmat atau Arfak.
Pembangunan Infrastruktur perhubungan digalakkan di mana-mana yaitu jalan, jembatan, bandar udara dan pelabuhan, serta penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dan munculnya kebijakan BBM satu harga dan dana desa yang sangat membantu warga di daerah-daerah yang tergolong terdepan, tertinggal dan terpencil.
Rp.126,99 triliunDana Otsus mengalir sejak Tahun 2002 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, meski belum banyak mengubah kondisi kesejahteraan di Provinsi Papua, yang ditandai masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, yang menempati urutan 34 dari 34 provinsi.
“Indonesia telah merdeka dan Papua merupakan bagian Integral dari NKRI, sebagai para generasi penerus bangsa perlu untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan para pendahulu kita dalam mengisi berbagai ruang-ruang yang telah diberikan oleh Negara Indonesia,” ujar Kapolda.
Tentang anak-anak muda Papua yang telah melakukan pendidikan di luar Indonesia maupun Luar Negeri, kata Kapolda Waterpauw, banyak yang masih kebingugan akan melakukan apa setelah kembali ke Papua.
Kapolda mengungkapkan, bahwa semua pihak bertanggungjawab untuk membuat pemuda tersebut harus aktif dalam mengembangkan potensinya atas apa yang telah didapati di tempat kuliahnya.
“Upaya kedepan untuk mewujudkan apa yang akan kami lakukan adalah meminta upaya aktif keterlibatan anak-anak muda, mungkin di ranah politik, tetapi saya menantang anak-anak muda untuk berperan aktif membangun daerah dari kampung terlebih dahulu,” ujar Kapolda lebih lanjut.
“Kita harus lebih banyak berbicara dengan kaum muda Papua karena potensi yang anak-anak Papua miliki, kita akan mendorong pemuda papua untuk melakukan pertemuan dengan Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua, Akademisi, Regulator, dan pihak terkait untuk mewujudkan Papua yang sejahtera, mendorong ekonomi kerakyatan untuk kepentingan kita kedepan yang lebih baik dalam jangka pendek dan panjang,” pungkas Kapolda.
Di kesempatan sama, Asisten II Bidang Kesra Setda Provinsi Papua DR. Drs. Muhammad Musaad, M.Si, mengungkapkan terkait kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemic Covid-19 di Papua, meski ada pihak yang menyatakan sebagai sebuah rekayasa, namun faktanya lebih dari 100 ribu orang di dunia terinveksi.
“Kalau di lihat dari data dampak ini di bidang pendidikan bagaimana mahasiswa dapat menerima pendidikan atau dosen dan ternyata mahasiswa yang bisa mengikuti pembelajaran hanya tujuh ribuan dari yang terdaftar ada puluhan ribu,” ungkap Musaad.
Dampaknya pada ekonomi, yang biasanya pertumbuhan di bidang tambang ada 14 persen, saat ini cuma 2,2 persen, sehingga jadi penduduk miskin bertambah sekitar 0.9 persen.
“Upaya kita untuk menurunkan kemiskinan sirna dan tingkat pengangguran bertambah.Kita punya kerentanan terhadap pangan karena ketergantungan kita pada pangan dan ini menjadi sulit,” ujar Musaad.
Kebijakan pemerintah, kata Musaad, adalah melakukan melakukan formulasi refocusing dan realokasi anggaran, dengan penyesuaian pendapatan dan belanja di bidang kesehatan yang harus tersedia.
“Anggaran Recofusing di Provinsi sebesar Rp 312 Miliyar dan Kabupaten/Kota Rp 1,2 Triliun jadi total belanja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.60 Triliun,” paparnya.
Strategi arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yaitu Penguatan sistem kesehatan, Penguatan dampak sosial ekonomi dan perlindungan social, seperti bantuan sosial tunai ke daerah.
“Berdasarkan hasil analisis hal ini bisa sampai 2021 jadi kita di minta melakukan Rekofusing hingga Desember 2021,” jelas Musaad.[yat]
