JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dalam debat publik pasangan calon gubernur – wakil gubernur Papua putaran kedua yang dilaksanakan KPU Papua di Fave Hotel Kota Jayapura, Selasa (22/05/2018) pasangan calon nomor urut 2, Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JOSUA) bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, LUKMEN soal apa saja yang telah dilakukan keduanya saat menjabat sebagai gubernur – wakil gubernur Papua sehingga banyak anak-anak asli Papua yang meninggal karena gizi buruk.
Karena berdasarkan data yang berhasil dihimpunnya sejak tahun 2013 – 2017 ada sekitar 433 balita yang meninggal karena gizi buruk.
Menanggapi pertanyaan tersebut LE mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat bagus karena menurutnya kebijakan anggaran pemerintan Provinsi Papua sudah jelas yaitu 80 persen dikembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
“karena yang melayani rakyat itu adalah para bupati bukan gubernur. Karena gubernur tidak punya rakyat” kata LE.
Diungkapkannya lagi kenapa banyak orang Papua meninggal karena gizi buruk itu sudah tentu kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan walikota. Karena dana telah ditransfer ke daerah.
“Oleh karena itu saya berharap teman-teman bupati kerja keras untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Terakhir adalah gizi buruk di Asmat dan juga ada kematian bayi dimana-mana” ujar LE.
Dirinya juga menghimbau kepada para bupati dan walikota untuk menggunakan dana secara baik untuk melihat masyarakat kita yang ada di kampung-kampung. “kalau anda salah gunakan pasti banyak kejadian yang akan terjadi di provinsi ini” tuturnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki masalah yang hampir sama. “Oleh karena itu saya minta kepada bupati untuk kabupaten yang anda pimpin harus lebih baik, karena tanggung jawab anda adalah rakyat yang anda pimpin”
“Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten tertua di pegunungan tengah Papua, kalau Wamena tidak lebih baik maka akan menjadi bahaya bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya. Oleh sebab itu anda haru bekerja dengan baik” pinta LE.
Menanggapi jawaban yang diberikan oleh Lukas Enembe, JWW menuturkan bahwa jawabannya tidak nyamung dengan pertanyaan yang dirinya berikan.
“tidak nyambung dengan pertanyaan saya. Saya bilang kematian 433 balita ini malah bilang Kabupaten Jayawijaya kabupaten tertua di pegunungan tengah, tidak nyambung sekali. Padahal dari awal bapak berdua disebelah ini bicara soal pemberian gizi terhadap ibu-ibu hamil dan perlindungan terhadap balita”.
“Yang saya pertanyakan adalah proteksi untuk OAP. Saya mau menyampaikan begini, bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjadi payung bagi 29 kabupaten/kota di Privinsi Papua”
“kasus di Asmat itu di mata kita, tapi bapak dong pada saat menjabat tidak pergi lihat ke Asmat sana, padahal dekat. Tapi orang jauh-jauh bisa datang. Hari ini saya mau bilang selama lima tahun bapak berdua bikin apa saja jangan lemparkan itu kepada para bupati. Tapi tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat selama lima tahun dengan kematian 433 balita ini lima tahun bapak – bapak ada dimana sehigga anak-anak ini bisa mati sia-sia itu pertanyaan saya soal apa yang saya sudah bangun di Jayawijaya” kata JWW.
Menyanggahi tanggapan tersebut LE mengatakan bahwa maksudnya adalah pemerintah provinsi telah memberikan kebijakan anggaran itu sudah jelas.
“karena pemerintah provinsi tidak punya rakyat. Kewenagngan itu ada di kabupaten/kota untuk bagaimana mengatur dana dengan baik agar rakyat tidak lapar. Itu yang saya katakana tadi, saya tidak bicara Jayawijaya tapi bagaimana supaya pemerintah kabupaten diseluruh provinsi Papua dapat mengelola dana tersebut dengan baik sehingga rakyat tidak mati sia-sia” kata LE. [abe]
