JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura terus menjadi fokus Komisi V DPR Papua.
Komisi yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan ini menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Rumah Sakit Jayapura di salah satu Hotel Kota Jayapura, pada Kamis (22/03/2018).
Ketua Komisi V DPR Papua Yan Mandenas menyampaikan, Komisi terus menggenjot agar Rumah Sakit Dok II mengalami perubahan total untuk memenuhi standar akreditasi nasional dan Komisi meminta Pemerintah Daerah Papua untuk fokus pada peningkatan pelayanan Rumah Sakit Dok II sebagai rujukan nasional dengan dukungan dana kurang lebih Rp81 milyar.
“Harapan kami, pemerintah provinsi Papua agar tahun ini sudah bisa menambah kebutuhan anggaran untuk meningkatkan standar rumah sakit dengan dukungan dana dari APBD secara bertahap,”kata Yan.
Dikatakan, Rumah Saki Dokk II harus menjadi tolak ukur untuk pembangunan kesehatan di Provinsi Papua. Kalau Rumah Sakit Dok II tidak tertata dengan baik ini akan banyak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayan Rumah Sakit Dok II termsuk penertiban SDM.
“Ya, kita berharap rumah sakit dok II harus menjadi rumah sakit yang terpercaya dengan dengan pelayan yang maksimal dan fasilitas yang memadai dan mangemen yang sehat dan trasparan. Kami sudah minta direktur untuk mendata dan tertibkan SDM di Rumah sakit Dok II tanpa kompromi, termasuk penataan managemen,”tegasnya.
Ditambahkan dirinya bersyukur dengan adanya kunjungan Komisi V beberapa waktu lalu, sudah ada perubahan- perubahan yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit Dok II diantaranya masalah kebersiahan lingkungan dan ruangan serta pemenuhan air bersih.
Kalau masih ada lagi pasien yang mengalami kekurangan air bersih agar segera laporkan ke komisi V untuk ditindaklanjuti supaya rumah sakit Dok II baik dari air bersih sampai pada pelayanan harus 24 jam maksimal.
“Kami juga harapkan dokter spesialis dan perawat agar jangan terlalu banyak kegiatan diluar rumah sakit tapi kalaubisa focus pada tugas utama untuk melayani pasien yang membutukan pelayanan cepat,”ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai menyampaikan Kabinek Komisi V DPR Papua saat ini sanga luar biasa dibawa pimpinan Yan Mandenas dengan Maria Dwitau karena apa yang selama ini dirindukan
“Apa yang selama ini kami rindukan, mereka mampu bermitra luar biasa dengan kami jajaran kesehatan. Mereka cepat sebagai wakil rakyat langsung turun melihat apa yang dirasakan, terutama di rumah sakit Dok II,” paparnya.
Untuk mengisi atau melengkapi sesuai rekomendasi survey akreditas sampai bulan juni baik terkait masalah instalasi, amdal,pengembangan SDM, kebersihan lingkungan , kalibarasi, peralatan bahkan pelatihan tenaga kesehatan, penungkatan mutu, pengembangan serta system pelayanan di rumah sakit dok II Jayapura dan beberapa aspek lainnya.
Menurut Oloysius , untuk melengkapi itu semua yang dibutuhkan secara garis besar pihaknya membutuhkan dana kurang lebih 250 milyar namun nilai tersebut diturunkan ke 81 milyar untuk prioritas progam, akan tetapi kemudian kembali diturunkan untuk sector yang paling orgen atau yang paling mendesak sehingga nilainya diturunkan menjadi 30 milyar.
Dikatakan, Rumah Sakit Dok II Jayapura pada bulan ferbuari menerima akrediasi Tingkat Madya atau tiga bintang. Seharusnya rumah sakit dok dua dengan hamburan spesialis, alat kedokteran yang teknologi tinggi harus masuk dalam Tingkat Utama Akreditasi. “Paling tidak harus akreditasi Tingkat Utama, tapi kami madya , kami harap bisa capai paripurna,” ujarnya.
Pemerintah juga terus mendorong Pengembangan Rumah sakit regional ke Tipe B di wilaya adat seperti Rumah Sakit Biak yang hamper memenuhi syarat sebagai rumah sakit tipe B, juga rumah sakit Nabire yang telah di lengkapi dengan instalsi, laboratorium, farmasi dan poliklinik terbaik di Papua sehingga dengan sendirinya Me Pago akan menjadi pusat pelayanan termasuk di merauke dan timika yang sedang didorong.
Sementara untuk Wamena diambil alih oleh Kementrian Kesehatan akan dibangun rumasakit vertical tipe B untuk wilayah La Pago bahkan kementrian kesehatan akan mengirimkan tenaga kesehatan untuk mengisi dan memperkuat tim satgas pelayanan kesehatan kaki telanjang dan terapung yang telah dilakukan mantan gubernur Lukas Enembe dan kementrian akan mengirim 100 -200 tenaga dokter dan 700 – 800 tenaga para medis, baik Perawat, Bidan. Analisis, Ahli Gizi, Promos kesehatan, Epidemilogi serta Asisten Apoteker yang nantinya ditempatkan diseluruh wilayah terisolasi di Papua.
“di semua daerah yang berpotensi KLB. Ini shering dana antara KPS Provinsi, Kemnetrian kesehatan, dan apbd kabupaten dan kita sudah MOU dalam raker di Timik,”tutup Yan. [moza]
