JAYAPURA, PapuaSatu.com – Legislator Papua, Gerson Somma mengimbau kepada Pemerintah daerah, baik itu Pemerintah Provinsi, Pemkab maupun kepala distrik dibawah, agar terus melakukan koordinasi kepada masyarakat jika mengirimkan para guru di pedalaman dan kampung-kampung di tanah Papua.
Hal itu disampaikan untuk mengantisipasi adanya peristiwa seperti pengancaman dan penyanderaan terhadap 15 Guru honorer di Distrik Mapenduma kabupaten Lanny Jaya-Provinsi Papua beberapa waktu lalu, hingga mengakibatkan dua orang diantaranya masuk rumah sakit karena mengalami luka.
Meski kasus initelah ditangani oleh aparat kepolisian bersama Pemerintah daerah setempat, Gerson selaku Anggota Komisi V DPR Papua, bidang pendidikan dan Kesehatan meminta agar peristiwa yang terjadi tidak lagi terulang. Sebab menurutnya, pendidikan sangat dibutuhkan semua manusia di dunia dan apabila guru tidak memberikan pendidikan maka tidak akan melahirkan pemimpin di tanah ini.
“Memang di Papua dan di seluruh dunia membutuhkan pendidikan, tanpa pendidikan tidak ada seorangpun yang menjadi pemimpin. Siapapun dia jabatan seperti apapun tolak ukurnya adalah pendidikan,” kata Gerson Somma kepada PapuaSatu.com.
Untuk itu ia berharap kepada pemerintah agar selalu berkoordinasi dengan masyarakat. Apalagi masyarakat di kampung-kampung sangat trauma dengan kejadian-kejadian yang selama ini, belum lagi keluarga mati di depan mereka karena dibunuh.
“Jadi setiap guru kontrak yang akan dikirim harus diberitahukan kepada masyarakat umum termasukan di Gereja, bahwa ada guru yang dikirim untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak di sekolah-sekolah. Dengan pemberitahuan itu, maka masyarakat akan mengawal dan menjaga mereka,” katanya.
Gerson mengakui, tujuan pemerintah angat baik karena ingin pendidikan di daerah Mapenduma semakin maju. Namun apabila komunikasi tidak dilakukan, baik itu pemerintah daerah maupun distrik maka terjadi kesalah pahaman seperti yang terjadi saat ini.
“Kasian guru-guru, mereka jadi korban apalagi mereka memiliki anak dan istri. Namun apabila mereka mempunyai istri dan anak. Hal ini tidak boleh terulang lagi di daerah lain wilayah Provinsi Papua,” tukasnya. [loy]
