JAYAPURA, PapuaSatu.com — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kota Jayapura menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jayapura Tahun 2027.
Hal itu dilaksanakan Rapat Paripurna DPRK Kota Jayapura Masa Persidangan I Tahun 2026 dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jayapura Tahun 2027 di Ruang Sidang Kantor DPRK Kota Jayapura, Sabtu (7/11/2026).
Penetapan tersebut dibacakan Pimpinan DPRK Kota Jayapura melalui pidato yang disampaikan Wakil Ketua I DPRK Kota Jayapura, Max Karubaba,SE.
Dalam pidatonya disebutkan, kebutuhan pembentukan rancangan peraturan daerah yang baru maupun perubahan terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan, senantiasa mengikuti perkembangan zaman masyarakat di wilayah hukum Kota Jayapura. Hal itu dimaknai sebagai tanggung jawab bersama oleh legislatif dan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
*5 Raperda Inisiatif DPRD
Adapun lima judul rancangan peraturan daerah sebagai Propemperda Kota Jayapura yang merupakan pengusulan hak inisiatif DPRD Kota Jayapura, yakni:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Wilayah Administrasi Pemerintahan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.
*9 Raperda Usulan Eksekutif
Sementara sembilan judul rancangan peraturan daerah yang merupakan pengusulan eksekutif, yakni:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pemberian Nama-Nama Jalan dan Gedung Aset Pemerintah Kota Jayapura.
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Port Numbay.
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Jayapura.
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 hingga 2029.
Pimpinan dewan menyampaikan apresiasi atas semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif atas capaian kinerja yang signifikan dalam Propemperda Kota Jayapura Tahun 2027.
Dalam penyusunan Propemperda, kata dia, senantiasa memperhatikan berbagai aspek hukum, yakni adanya filosofis pembentukan, tujuan pengaturan, fungsi pengaturan, landasan pengaturan, pertimbangan hukum dalam pengaturan, urusan dalam pengaturan, ideologi dalam pengaturan, nilai-nilai dalam pengaturan, asas-asas umum dan asas khusus dalam pengaturan, serta adanya materi muatan dalam pengaturan peraturan daerah.
“Kami mengharapkan adanya keseriusan dan tanggung jawab dari pihak legislatif dan eksekutif terhadap program pembentukan peraturan daerah untuk dibahas pada tahun anggaran 2027 agar benar-benar secara kelembagaan siap untuk melaksanakan semua tahapan dengan benar dan dapat mempertanggungjawabkan suatu produk hukum daerah secara akademis,” tegasnya.
*Catatan Pimpinan Dewan
Untuk menyukseskan Propemperda 2027, pimpinan dewan memberikan catatan kepada legislatif dan eksekutif, yakni kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jayapura dan komisi-komisi dewan maupun organisasi perangkat daerah sebagai pengusul, agar mendukung proses dan tahapan-tahapan ilmiah dalam melakukan pengkajian untuk melahirkan suatu peraturan daerah yang berbobot dan responsif.
Naskah akademis untuk setiap rancangan peraturan daerah diharapkan benar-benar dapat dipersiapkan secara valid dan objektif sesuai kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Pemerintah Kota Jayapura.
Selain itu, sejumlah peraturan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Jayapura bersama DPRD Kota Jayapura diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik.
Pimpinan dewan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura bersama seluruh jajarannya atas penyampaian sembilan judul rancangan peraturan daerah yang telah disetujui dewan untuk ditetapkan menjadi Propemperda Kota Jayapura Tahun 2027.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapemperda DPRD Kota Jayapura dan komisi-komisi dewan yang telah mengusulkan lima judul rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kota Jayapura untuk ditetapkan menjadi Propemperda Tahun 2027.
Di kesempatan sama, Wali Kota Jayapura dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. H. Ir. Rustan Saru, MM, menegaskan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Jayapura Tahun 2027 bukan sekadar daftar judul rancangan peraturan daerah, melainkan instrumen perencanaan yang harus berdampak nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dijelaskan, Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, dilandasi beberapa landasan normatif.
Wali Kota menjelaskan, tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan meliputi: tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
“Bertitik tolak pada tahapan tersebut, maka proses perencanaan penyusunan peraturan daerah dalam suatu program pembentukan peraturan daerah merupakan tahap yang paling penting yang harus diperhatikan sebelum penyusunan peraturan daerah,” katanya.
Oleh karena itu, Propemperda menjadi instrumen perencanaan yang dilakukan secara terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum perancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya ditetapkan.[redaksi]
