JAYAPURA, PapuaSatu.com – Forum Peduli Pembangunan Daerah (FPPD) Provinsi Papua mengapresiasi kebijakan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo yang membatalkan SK pelantikan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PURP), Djuli Mambaya karena tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan terminal nabire tahun 2016 sewaktu masih menjabat kepala dinas perhubungan Provinsi Papua.
“Saya, kira ini langkah prioritas positif yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo dan yakin beliau juga paham bahwa segala sesuatu harus melalui proses pendalaman yang baik,” kata Ketua FPPD Provinsi Papua, Panji Agung Mangkunegoro didampingi pengurusnya saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Selasa (26/6/2018).
Dikatakan, masalah hukum yang sedang bergulir saat ini tidak ada hubungan kinerja dengan dinas PUPR karena masalahnya berbeda. “Dibalik semua ini saya melihat media menyoroti ada beberapa teman – teman GEL pengusaha Papua yang hadir juga menyampaikan aspirasi tentang apa yang sudah Pak kadis PU lakukan dan kedepan dijalankan,” ujarnya.
Dijelaskan, mengeluarkan surat pergantian itu harus ada putusan hukum yang incrah dari pengadilan. “Saya yakin Penjabat Gubernur Papua bisa paham bahwa hari ini masih banyak pertanyaan, masalah alat bukti kemudian memvonis seseorang jadi tersangka ini harus punya dasar hukum yang jelas,” kata Panji.
Status tersangka itu masih ada nilai hak asasi manusia istilahnya tetap keadilan di posisi secara netral artinya setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama tanpa kecuali.
“Ketika belum benar – benar bersalah harus dasar hukumnya otomatis berdampak kepada dia punya karier tapi dalam proses ini yang terkesan tergesa – gesa akhirnya keputusan untuk membatalkan pelantikan merupakan keputusan yang tepat,” jelasnya.
FPPD juga minta media jangan kaitkan masalah dinas perhubungan dengan karir Djuli Mambaya saat ini karena akan mempengaruhi dan pasti orang yang sedang dilayani pasti berbicara seperti pengusaha GEL Papua.
“Jadi, sering ada wacana public yang menyeret masalah ini seakan – akan masalah dinas PUPR sedangkan kemarin pada saat aksi dari teman – teman GEL untuk mempertahankan kadis PU karena memang tidak ada masalah PU tapi kasus lama dinas perhubungan,” katanya. [piet]
