JAYAPURA, PapuaSatu.com – Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi telah melakukan penandatangan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat mempertahankan opini WTP hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI Perwakilan Papua.
Sekretaris daerah Provinsi Papua, T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan penandatanganan pakta komitmen bagi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta hal lain yang merupakan tanggung jawab semua pimpinan OPD.
“Kami harapankan kepada OPD agar sistem pengendalian interen terus dioptimalkan membagi habis tugas kepada semua bagian supaya semua ini bisa terakomodir dengan baik dan bisa di pimpin dengan baik pula oleh pimpinan OPD,” kata Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan di kantor Gubernur Papua, Senin (17/9/2018).
Menurut Dosinaen, selama kinerja OPD di lingkungan sudah menujukan hasil yang cukup memuaskan sehingga hasilnya bisa diketahui masyarakat.
“Hasilnya bisa diketahui bersama ada grafik oligif positif terkait LKPD, LPPD dan LAKIP tapi untuk mendapat kesempurnaan belum, tapi jelas ada progres dalam grafik oligif positif menunjukan satu grafik yang cukup memuaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Inspektur Anggiat Situmorang menjelaskan penandatangan pakta komitmen OPD ini mengatur tentang analisis resiko dimana untuk mencapai tujuan yang ditarget pasti ada resikonya.
“Jadi, target kita sekarang untuk laporan keuangan peroleh opini WTP kemudian LAKIP kita target nilai A yang penuh resiko sehingga kita harus memarotitas SPP, kita harus buat aktifitas pengendalian kita, apa saja SOP yang kurang atau kepemimpinan kita dengan bawahan yang kurang itu harus diperbaiki,” ujar Situmorang.
Dijelaskan, masalah informasi dan komunikasi perlu dipertahankan dan tetap laksanakan dengan baik. “Kita kalau setiap buat kegiatan harus di komunikasikan ke masyarakat apakah itu sudah dilakukan? Nanti kita pantau, kemudian harus ada pemantauan diri sendiri sebagai pimpinan harus memantau semua kegitan yang dibuatnya,” jelasnya.[piet]
