JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua bakal membentuk tim pemantau untuk mengawasi aktifitas LSM dan tenaga kerja asing yang positif maupun negatif dengan melibatkan instansi keamanan.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.,MH, mengatakan kehadiran orang asing maupun lembaga asing memang dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan daerah, namun dampak negatifnya harus diwaspadai.
“Ini sesuai dengan dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 9 huruf a sampai Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang mekanisme pemantauan orang asing, tenaga kerja asing atau LSM asing di daerah,” kata Gubernur dalam yang dibacakan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, saat membuka Rakor Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah di Hotel Yasmin, Jayapura, Selasa (27/11/2018).
Pengawasan terhadap orang asing meliputi pengawasan lalu- lintas orang asing yang masuk keluar wilayah Indonesia. “Pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia perlu mendapat perhatian dari pihak berwajib yang berada di wilayah perbatasan di Indonesia,” ujarnya.
Karena dalam menjalankan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010, kata Auri, WNA yang melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
“Koordinasi antara instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang masing-masing mutlak dilakukan,” katanya.
Menurutnya, dilihat dari posisi yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu – lintas orang asing dan barang sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara legal dan tak bertanggungjawab, misalnya perdagangan manusia (human trafficing), penyeludupan, lalu lintas barang (narkoba, psikotropika) serta kepentingan politik, ekonomi sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah.
“Pemerintah daerah segera membentuk tim pemantau pengawasan orang asing di daerah yang melibatkan instansi terkait termasuk pihak keamanan, pengawasan orang asing tak hanya menjadi tugas imigrasi atau pemerintah, tapi semua pihak yang berperan dalam pengawasan orang asing,” jelasnya.
Sesuai Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 memberikan tugas dan tanggungjawanb kepada tim pengawas orang asing ini melakukan pemantauan mulai dari tingkat Provinsi sampai pada Kelurahan, Kampung dan RT/RW.
“Pengalaman beberapa daerah di Provinsi Papua, orang asing yang menjadi korban secara fisik dabn secara psikologis, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dari segi kenyamanan dan keselamatan para orang asing itu sendiri,” katanya. [piet]
