JAYAPURA, PapuaSatu.com – Stunting atau anak kerdil menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan pemerintah. Terlebih lagi, telah ada intruksi dari Presiden RI, Joko Widodo, untuk menurunkan angka stunting sebanyak 14 persen.
Maka, UNICEF mengadakan Workshop Penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Tingkat Provinsi Papua yang dihadiri oleh beberapa dinas terkait di Hotel @Hom Abepura, Selasa (22/6).
Serketaris Bappeda Provinsi Papua, Adolof Kambuaya mengatakan, ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat untuk pemprov segera menindaklanjuti agar dapat mencegah adanya stunting. “Kita harus cegah supaya orang Indonesia memiliki postur badan yang tinggi supaya dalam kompetisi dunia olahraga, perekrutan TNI/Polri, kita bisa bersaing secara khusus kita di Papua,” katanya.
Dukungan dari pihak pemprov sendiri juga ditunjukkan dengan mengalokasikan dana otsus ke beberapa dinas terkait “Kami di Papua mendukung dengan serius seperti mengalokasikan dana otsus ke Dinas Kesehatan, Pendidikan, untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah pada penurunan angka stunting,” ujar Adolof.
Ditempat yang sama, Sub Koordinator BKB dan Lansia BKKBN Provinsi Papua, Puspita Ning Dian Pasifik menyampaikan, pihaknya terus melakukan sosialisasi mengenai stunting di beberapa kabupaten. “Kita sosialisasi apa itu stunting, karena kebanyakkan masyarakat cuma tahu bahwa stunting itu kerdil, padahal tidak semua anak yang pendek itu stunting, tetapi lihat juga tumbuh kembangnya,” jelasnya.
Selain sosialisasi, Puspita juga ungkapkan pihaknya memberi pelatihan untuk kader-kader dari tokoh agama, tokoh adat dan ibu-ibu hamil. “Tahun ini kami sudah lakukan di 5 Kabupaten yaitu Mimika, Biak, Waropen, Yapen dan Keerom Kami juga melakukan gerakan posyandu, jadi anak ditimbang, diukur juga lingkar kepalanya, tingginya,” tutupnya. [ayu]
