JAYAPURA, PapuaSatu.com – Bulan Maret 2022 sebagai batas akhir pencalonan oleh partai koalisi Papua Bangkit untuk mencari pengganti kursi yang diinggalkan Alm. Klemen Tinal, namun tidak kunjung ada calon yang direkomendasikan.
Karena itu, telah dipastikan Lukas Enembe akan terus memimpin Provinsi Papua sebagai Gubernur tanpa didampingi wakil gubernur hingga masa jabatannya berakhir.
Kepastian tersebut diungkapkan Ketua Koalisi Papua Bangkit, Mathius Awoitauw,SE,M.Si, bahwa hingga batas akhir pencalonan belum ada calon yang dimunculkan melalui Dewan Pimpinan Pusat dari koalisi partai.
“Jadi batas akhir pencalolan dari koalisi adalah Bulan Maret Tahun 2022 kemarin,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela buka puasa bersama di Cafe Ambrello, Holtekamp, Kota Jayapura, Sabtu (30/4/22).
Tidak berhasilnya pencalonan oleh koalisi, kata Ketua DPW Partai Nasdem Papua tersebut, bukan masalah dari partai koalisi.
Dikatakan, bisa jadi tidak ada calon yang melakukan pendekatan ke setiap pimpinan pusat masing-masing partai koalisi.
Mathius Awoitauw yang juga Bupati Jayapura dua periode tersebut menjelaskan, bahwa setelah dicalonkan oleh partai koalisi di tingkat provinsi, kemudian masing-masing ketua partai mengajukan ke pimpinan pusat, karena yang boleh mengajukan calon untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Langkah selanjutnya adalah bagaimana para calon melakukan pendekatan ke pimpinan pusat agar bisa dicalonkan.
Sehingga, dapat dimungkinkan hingga batas akhir pencalonan tidak ada calon yang melakukan pendekatan ke pimpinan pusat partai koalisi.
Diakui, bahwa memang dalam melakukan pendekatan, pastinya para calon akan diminta semacam uang mahar.
“Itu sudah biasa dimana-mana begitu,” tandasnya.
Namun, kata Mathius Awoitauw, hal itu tidak berlaku di Partai Nasdem.
“Dari Partai Nasdem sudah memberitahukan bahwa tidak ada mahar,” tandasnya.
Hal itu menepis pemberitaan yang sempat viral beberapa waktu lalu, bahwa akan ada voting, yakni pengambilan keputusan dengan mencari calon yang paling banyak mendapat partai pendukung jika tidak ada keputusan siapa calon wakil gubernur yang didukung partai koalisi Papua bangkit.
Hal itu juga menepis rumor yang berkembang akan adanya penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pejabat wakil gubernur menggantikan kursi yang ditinggalkan Alm. Klemen Tinal dari Kementerian Dalam Negeri.[yat]
