Tegaskan Komitmen “Pasti Ada Solusi”, Kemenkum Papua Serahkan Sertifikat Karya Cipta dan Penghargaan JDIH

JAYAPURA, PapuaSatu.com — Dalam rangka Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua melaksanakan Upacara di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Jalan Raya Abepura, Rabu (19/08/26).

Mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, solutif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H.,M.Si.

Sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Slamet Iman Santoso, dan Komandan Upacara dijabat Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Victor Lucky Maturbongs.

Kakanwil Hukum Papua, Anthonius Ayorbaba saat membacakan amanat Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan, bahwa Hari Pengayoman bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk melakukan refleksi sekaligus memastikan kehadiran Kementerian Hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Ukuran yang sesungguhnya adalah seberapa besar kehadiran kita dirasakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pesan tersebut menjadi penekanan penting bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama dalam pelaksanaan tugas.

Menteri Hukum juga menekankan pentingnya transformasi cara kerja. Pemanfaatan teknologi harus mampu mempercepat pelayanan, sementara data perlu dimanfaatkan untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat.

Di sisi lain, kewenangan harus ditempatkan sedekat mungkin dengan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, Kantor Wilayah memiliki posisi strategis sebagai representasi Kementerian Hukum di daerah.

“Kanwil tidak hanya berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat, tetapi juga dituntut menjadi problem solver yang mampu memahami berbagai persoalan di wilayah, memberikan pelayanan, serta menyelesaikan permasalahan yang dapat ditangani di daerah,” ujarnya.

Semangat tersebut sejalan dengan nilai “PASTI Ada Solusi” yang terus didorong menjadi budaya kerja Kementerian Hukum.

Setiap persoalan yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat direspons dengan mencari jalan keluar, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif.

Menutup amanatnya, Menteri Hukum menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Kementerian Hukum atas kerja keras, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan.

Seluruh jajaran juga diajak untuk terus bekerja lebih cepat, melayani lebih dekat, dan menyelesaikan lebih banyak persoalan masyarakat.

Rangkaian upacara turut diwarnai dengan penyerahan sejumlah sertifikat karya cipta dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat maupun mitra kerja di bidang hukum dan kekayaan intelektual.

Untuk sertifikat karya cipta diserahkan kepada:

1. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya dan Maylen Kathrin Petra Kambuaya untuk karya buku Manajemen Strategik serta buku Integrity As The Power Of Leadership.

2. Tomi Aliknoe atas karya buku Gubahan Syair Ketika Rasa Menjadi Resah.

3. Mariam Pasanda atas karya tesis Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Penyerapan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Penggunaan Sistem Informasi sebagai Variabel Intervening pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua.

4. Dr. Maylen Kathrin Petra Kambuaya, SE., M.Si., Ak., CA, Novi Trihadi, S.Pd., CVD, Cert.DA, OSCP, MTCNA, dan kawan-kawan atas karya Program Komputer Aplikasi e-SOP FEB Uncen.

5. Serah Novarida Mabel atas karya tesis Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua.

Selain itu, penghargaan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI juga diserahkan atas kinerja dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026 dengan predikat Istimewa, serta partisipasi dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima oleh Haris Richard Yocku, S.H., Wakil Bupati Jayapura, Yulens Moroni, S.H., M.H., Kasubag Produk Hukum Kabupaten Mimika, serta Norawati Simanjuntak, S.E., M.Si., Kasubag Dokumentasi Hukum Kabupaten Mimika.

Upacara ini turut dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkum Papua, Kepala Bapas Jayapura, Kepala LPKA Jayapura, perwakilan Ditjen Imigrasi Papua, Ditjen Pemasyarakatan Papua, Polresta Kota Jayapura, Bank BNI, Bank BSI, Bank Mandiri, Kanwil Ditjen Pajak Papua, DWP Kanwil Kemenkum Papua, pejabat fungsional, pelaksana, PPNPN, serta mahasiswa magang.

Melalui momentum Hari Pengayoman ke-81, Kanwil Kemenkum Papua meneguhkan komitmennya untuk terus bertransformasi dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat. Pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada solusi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap pelayanan memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.[yat]