JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Pemerintah Provinsi Papua telah membuat banyak kemajuan dalam rencana aksi pemberantasan korupsi, diantaranya pada penerapan aplikasi berbasis elektronik.
“Yang pasti secara kualitatif cukup baik progresnya,” kata Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua disela-sela Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Pemerintah Provinsi Papua, di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua belum lama ini.
Menurut Maruli, meski belum terperinci namun kemajuan yang ditunjukan sudah membaik. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum sampai pada pada tahap untuk memberikan nilai progres atau kemajuan yang dicapai pemprov. “yang pasti, kita lihat ada kemajuan yang cukup baik tapi untuk penilaian seperti apa belum (bisa disimpulkan),” ujarnya.
Dikatakan, KPK memberi catatan positif bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam hal perijinan. Masih ada sejumlah kabupaten yang dinilai masih “jalan ditempat” dalam rencana aksi pemberantasan korupsi.
“Saya tidak menyebut tetapi ada kabupaten yang stag dalam rencana aksi pemberantasan korupsi. Contohnya dalam bidang perencanaan anggaran, dimana masih ada daerah yang belum punya Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Restra) yang sebenarnya sudah menjadi aturan baku dalam menentukan perencanaan,”jelasnya.
Maruli menyadari, ada kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun letak topografi kabupaten di Papua yang sulit di jangkau. Namun dia meyakini jika ada komitmen kepala daerah, maka segala tantangan itu akan bisa dilewati dengan baik.
“Makanya, disini yang terpenting adalah komitmen kepala daerah karena memang sampai saat ini masih ada dan bisa dibilang banyak diantara mereka menganggap program rencana aksi pemberantasan korupsi ini biasa-biasa saja. padahal kalau dia komitmen, maka upaya percepatan pemberantasan korupsi akan signifikan di wilayahnya,” kata dia
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengakui masih banyak pembenahan yang mesti dilakukan Pemprov Papua.
Meski begitu, sekda tetap mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras menjalankan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi selama beberapa tahun berjalan.
“Sehingga Monev ini tidak akan berhenti sampai disini, tetapi akan berlanjut terus sampai hasil yang maksimal kami terima,” kata Hery Dosinaen. [piet]
