JAYAPURA, PapuaSatu.com – Guna efektif dan efisiensi pada proses birokrasi, Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerapkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang dinamakan Cash Managemen System (CMS) Kas Daerah.
“Pemerintah mengiginginkan, kedepan semua transaksi keuangan Pemda dilakukan non tunai (cash less),” ungkap Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Sueb Cahyadi di Kantor Cabang Pusat Bank Papua, Kota Jayapura, Rabu (24/7/2019).
Untuk penerapannya, salah satunya adalah dilaukannya pada Rabu (24/7/19) di Kantor Cabang Pusat Bank Papua, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penggunaan aplikasi Kas Daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Pegujungan Bintang antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Bank Papua dan BPKP Perwakilan Provinsi Papua.
Kata Cahyadi, dalam penerapannya, dilakukan dengan mengkoneksikan antara aplikasi dari BPKP dengan aplikasi yang dimiliki oleh Bank Papua.
“Jadi kedepan itu, untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah tertentu kepada rekanan atau pihak ketiga, tidak lagu menggunakan uang tunai,” jelasnya.
Sehingga transaksi keuangan pemerintah daerah dapat lebih aman, lebih cepat dan lebih efisien, karena pembayaran SP2D bisa diferifikasi melalui aplikasi yang adan dan tidak harus datang ke kantor Bank Papua.
Dikatakan, bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan pemerintah ke-10 yang telah bekerjasama dengan Bank Papua dalam penerapan aplikasi CMS Kas Daerah.
Program CMS Kasda merupakan program nasional yang masuk dalam RPJMN untuk Tahun 2019. Sehingga ditargetkan Tahun 2019 semua Pemda di Indonesia telah menvgunakan aplikasi CMS Simda.
Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu pemegang saham Bank Papua, karena itu, Bank Papua berkomitmen untuk memberikan layanan terbaiknya.
Kata Wopari, keuntungan yang diperoleh Pemda terkait penggunaan aplikasi CMS Kas Daerah, diantaranya adalah Pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu.
Selain itu, juga mempermudah administrasi pemerintah daerah dan bank dalam membuat laporan-laporan keuangan dari pencairan SP2D.
Juga mengurangi resiko pengembalian SP2D karena adanya kesalahan nomor rekening atau nama bank tujuan.
Pemerintah daerah, kata Wopari, juga dapat memantau keuangan kas daerah terkini melalui rekening koran setiap waktu.
Dan untuk monitoring terhadap pengeluaran kas daerah ataupun SKPD, dapat dilakukan secara online.
Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang, Costan Otemka mengungkapkan, bahwa penggunaan aplikasi CMS Kas Daerah sangat baik dan luar biasa.
“Mudah-mudahan dengan ini kedepan lebih baik lagi,” ungkapnya.[yat]
