JAYAPURA, PapuaSatu.com – Puluhan umat Gereja Kemah Injil (Kingmi) se Tanah Papua menyerukan doa secara bersama di halaman Kantor DPR Papua atas kasus kekerasan yang terjadi di kabupaten Nduga, Provinsi Papua diawal Desember 2018 lalu.
Seruan doa dipimpin langsung oleh Ketua Sinode Kingmi Pdt Beny Giay diikuti salah satu tokoh agama Kota Jayapura, Pdt Jhon Baransano dan Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge beserta seluruh tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, Sabtu (22/12/2018).
Pendeta Benny mengatakan, badn Pekerja Harian Gereja Kingmi se tanah Papua menyampaikan duka yang mendalam atas terjadinya peristiwa jatuhnya korban Jiwa di kabupaten Nduga pada Minggu, tanggal 2 Desember 2018.
Pendeta Benny menandaskan, aksi kekerasan yang terjadi di kabupaten Nduga telah membawa penderitaan dan cerita kekerasan yang terus berlangsung dan terjadi diatas Tanah Papua. Kejadian itu, kami seluruh umat datang ke DPR Papua menyerukan Doa dukacita karena kekerasan dilakukan saat menyongsong kelahiran Yesus Kristus pada masa raya Natal.
“Kami merasakan keprihatinan yang menda|am atas jatuhnya korban sipil dan juga TNI yang terjadi di Kabupaten Nduga yang tentu akan memperpanjang berbagai beban masalah diatas tanah Papua, kami turut merasakan duka yang mendalam, doa kami kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga,” ujarnya.
Untuk menciptakan suasana yang kondusif diatas Tanah Papua maka, Pendeta Benny meminta kepada semua pihak agar menahan diri dalam menjalani masa raya Adventus dan juga memasuki masa raya Natal di Tanah Papua. “Kami tidak mau lagi ada kontak senjata di kabupaten Nduga sana,” ajaknya.
Soalnya adanya bukti penggunaan Bom dan persenjataan mutahir yang mematikan, pihaknya telah mendengar dari seluruh umat di kabupaten nduga dan Papua pada umumnya. Untuk itu meminta agar operasi militer di Nduga harus dihentikan.
Kepada Presiden Jokowi, tegas Pendeta Benny, Gereja Kingmi se Tanah Papua menyerukan kepada Presiden Jokowi selaku panglima tertinggi mencabut perintah operasi militer dan menarik seluruh Pasukan TNI/Polrio dari Nduga sehingga masyarakat dapat kembali pulang ke rumah-rumah mereka dan dapat merayakan Natal.
Secara hirarki, cetus Benny, Gereja sangat menghargai apa yang sedang dikerjakan Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir di Papua.
Namun dengan tulus bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi bukan kebutuhan mendasar di Tanah Papua. “Kami inginkan adalah penyelesaian secara menyeluruh segala permasalahan diatas Tanah Papua sejak tahun 1962 sampai 2018, karena disana ada berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaaran HAM yang tak terselesaikan pada masa lalu hingga saat ini,” tukasnya.
Bukan hanya itu, pendeta Benny mengimbau agar Pemerintah segera membuka ruang dialog yang di mediasi secara Nasional dan Internasiona| dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua.
“Dalam penyesalaian meminta Interfensi Badan UNCR PBB dan secara utuh kami memberikan dukungan kepada Gubernur Papua agar segera membentu Team lnvestigasi indenpendent sehinga permasalahan di Nduga dapat jelas bagi semua pihak,” tukasnya.
Desakan yang disampaikan Pendeta Benny, karena tidak ingin masyarakatnya jatuh korban yang sudah menghadirkan TNI/Polri di kabupaten Nduga.
“Masyarakat korban karena pembangunan jalan lintas Papua menghadirkan TNI/Polri. Mengapa? saya piker Jokowi tau karena daerah itu ada kelompok OPM. Saya mau kasih tau bahwa OPM lahir karena operasi militer sejak dulu saat digelar oleh Prabowo Subianto pada bulan Januari sampai bulan Mei 1967.
Sejak itulah TNI meninggalkan Nduga dengan mengisahkan duka yang dalam bagi masyarakat. “Jadi, sekarang kami tidak ingin melakukan program pembangunan jalan yang sedang dikerjakan, tapi yang dibutuhkan adalah bagaiman menyelesaikan trauma kepada masyarakat yangs udah terlanjut sakit hati dan benci,” ungkapnya.
Menyelesaikan dan mengobati rasa trauma masyarakat, maka Presiden Joko Widodo dan calon Presiden Prabowo Subianto agar datang ke Papua. “Masyarakat ingin kehadiran kedua tokoh ini agar masyarakat merasa bisa mengobati rasa trauma mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge meminta kepada Presiden Jokowi Widodo agar menurunkan obat kesehatan bagi masyarakat sudah mengungsi di hutan dan masyarakat yang sedang mengalami luka karena luka tembak.
“Kami harap Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden memerintahkan timnya datang untuk ke kabpaten Nduga, karena di Nduga sudah kehabisan obat termasuk alat-alat kesehatan,. Sebab banyak luka yang dialami masyarakatmulai membusuk,” ujarnya.
Wentius menegaskan, secara pribadi dan secara umum masyarakat Papua menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang terjadi di kabupaten Nduga. “Kami tidak ingin masyarakat korban di suasana perayaan natal yang dilaksanakan oleh umat kristiani sehingga pemerintah pusat harus datang menurunkan tim kesehatan dan obat-obat,” katanya.
Ketua Tim Evakuasi masyarakat Nduga, meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP MRP dan seluruh pihak yang peduli kasus Nduga untuk hadir ke kabupaten Nduga agar segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di sana.
Sebab menurutnya, sudah banyak jatuh korban di hutan akibat kontak senjata yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri. “Kami tidak mau kehilangan domba-domba yang ada disana. Mereka butuh kehidupan layak seperti kita yang ada sekarang ini, sehingga pemerintah harus segera mengambil alih untuk turun ke Nduga,” pungkasnya. [ayu/loy]
