Kroscek Kesesuaian LKPD, Legislatif Laksanakan Kunjungan Kerja ke Lapangan

21
Eymus Weya

SENTANI, PapuaSatu.com – Untuk mengecek kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 yang telah diterimanya, pihak dewan merencanakan untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke lapangan.

Guna melaksanakan Kunker itu, sejumlah komisi di DPRD Kabupaten Jayapura dibagi dalam tiga tim.

Ketua Tim III, Eymus Weya menjelaskan, dalam LKPJ Bupati Tahun 2019, hasil pemeriksaan BPK Kabupaten Jayapura mendapatkan predikat WTP murni.

Tapi setelah mendapat WTP murni, setidaknya ada catatan-catatan yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jayapura guna memperbaiki laporan ke depan.

Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi penyerapan anggaran tidak maksimal di Tahun 2019.

Adapun target pendapatan di 2019 itu sebesar Rp132 miliar, tapi realisasinya hanya Rp103 miliar.

Ada juga pekerjaan fisik dan nonfisik yang dikerjakan oleh pihak ketiga untuk empat wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura.

“Tapi pekerjaan fisik itu apakah kualitasnya sudah sesuai RAB atau tidak.  Ini kemudian yang akan ditinjau oleh DPRD di lapangan,” tandasnya.

DPRD sendiri sudah membagi tiga tim untuk melakukan kunjungan kerja, di mana tim ini merupakan penggabungan dari beberapa komisi.

“Kita bentuk tim Tim 1, Tim 2 dan Tim 3,” kata Eymus Weya ketika ditemui wartawan di kompleks Kantor DPRD Jayapura, Selasa (11/8).

Dikatakan, adapun kegiatan dari tiga tim ini selama melakukan kunjungan kerja ke lapangan yakni melakukan kroscek  pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Apakah pekerjaan itu memang benar-benar sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atau tidak.  Setelah melakukan kunker itu, pihaknya akan melakukan evaluasi dari hasil temuan di lapangan.

“Apa yang kita temukan di lapangan akan ditindaklanjuti melalui hearing dengan OPD terkait. Tidak semua OPD, tapi ada beberapa OPD teknis saja,” jelasnya.

Dia menambahkan, terkait dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap penggunaan keuangan Pemkab Jayapura, seharusnya diserahkan juga kepada DPRD Jayapura.

“Dalam artian difoto copy dan dibagikan kepada anggota, tetapi sementara ini kan hanya ketua saja yang dapat. Hasil LHP itu kan ada di situ, dari situ kita bisa melihat. LHP ini penting supaya bisa jadi pembanding bagi kami saat turun ke lapangan,” tambahnya.[yat]