SENTANI, PapuaSatu.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura mendapatkan penghargaan dari Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Republik Indobesia (RI) terkait Kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat pada tahun 2017.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan, masalah hak asasi manusia ini kan bukan masalah kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikenal Orang Papua selama ini, tetapi juga bagaimana kepedulian juga terhadap hak-hak masyarakat di papua.
Penghargaan yang diterima Bupati Jayapura, karena lima tahun yang lalu sudah mulai fokus pada hak-hak masyarakat adat dan pencanangan kota sebagai zona integritas kerukunan, sehingga apa yang dipejuangkan seturut dengan amanat undang-undang mengenai hak-hak asasi masyarakat atau sumber daya alamnya.
“Hal ini juga di nilai oleh pihak kementrian hukum dan ham oleh sebap itu maka kami juga mendapatkan penghargaan sesuai hasil kinerja kita,” ucap Mathius kepada sejumlah awak media seusai menerima penghargaan hukum dan ham, di lapangan upacara Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Senin (17/12/2018) pagi.
Menurutnya, di tempat lain mungkin melihat hak asasi manusia di Papua terlebih khusus di Kabupaten Jayapura merupakan sesuatu yang menyusahkan posisi Pemerintah.
Namun yang sebenarnya pemerintah harus melayani semua hal salah satunya terkait hak asasi manusia ini. Oleh sebap itu, kata dia, sebagai pemerintah hanya bisa memfasilitasi saja apa yang di perlukan masyarakat tentang pelayanan kesejahteraan masyarakat yang baik.
“Jadi kita kedepanya kita akan terus memberikan perhatian-perhatian terhadap kebenaean-kebenaran yang harus di hargai oleh setiap orang, terlebih khususnya pelayana pemerintahan dalam melayani secara menyeluruh untuk setiap orang,” pungkasnya. [tyi/loy]
