JAYAPURA, PapuaSatu.com – UNICEF Papua bersama mitra yakni Gapai Papua dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua melakukan penilaian kinerja tahun 2021 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kepada 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua.
Kegiatan tersebut dilakukan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua selama 2 hari yaitu tanggal 25-26 Agustus 2021.
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Christina Siregar, M.Kes mengatakan aksi konvergensi merupakan salah satu strategi nasional untuk penurunan stunting dengan 3 pilar.
“Konvergensi itu artinya semua OPD-OPD terkait, lintas sektor, fokus ke daerah lokus yang tinggi stuntingnya,” katanya saat diwawancarai PapuaSatu.com, Rabu (25/8/21).
Berdasarkan data sebaran stunting, pada 1 kabupaten, minimal ada 10 lokus. Maka, Christina sampaikan, perencanaan dan penganggaran harus konvergensi sehingga ditekankan agar lokus-lokus tersebut bisa turun.
“Kalau lokus yang tinggi menjadi turun kan secara kabupaten turun, maka provinsi juga turun. Nah ini yang kita mau nilai ada aksi 5 sampai 8 di tahun 2020 apa saja yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Penilaian ini nantinya akan dievaluasi bersama. Untuk petunjuk teknis pelaksanaan konvergensi sendiri sudah dimonitoring oleh Kemendagri sehingga kriteria penilaian sudah ada tersendiri.
Christina ungkapkan saat ini yang diperlukan adalah komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan konvergensi. “Kembali kepada komitmen pemda, apakah peduli terhadap stunting di daerah tidak? Ini kan juga termasuk dalam kinerja, apakah berhasil menurunkan angka stunting atau tidak?,” ungkapnya.
Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, angka stunting harus turun menjadi 14 persen secara nasional sedangkan di Papua di 2018 masih 31 persen. “Tugas dan PRnya masih banyak,” imbuh Christina.
Ia berharap, dengan penilaian kinerja ini semua kabupaten/kota akan berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerjanya. “Kan kita bisa melihat kabupaten yang sudah melakukan konvergensi dengan baik, ada yang belum itu bisa belajar pada yang sudah baik. Ini kan pembelajaran karena kalau tidak ada penilaian kinerja ini, kita tidak bisa evaluasi apa yang sudah dikerjakan. Pemerintah pusat sudah tetapkan setiap tahun harus ada penilaian, sebenarnya jadwalnya akhir Mei tapi karena pandemi jadi tertunda dan secara virtual,” tutupnya. [ayu]
