Bhabinkamtibmas Kawal Ketat Pengelolaan Dandes di Wondama

511

Caption Foto : Kapolres Teluk Wondama AKBP Frits Sokoy, saat memberikan keterangan pers, Selasa (24/10/2017). (Free/PapuaSatu.com)

Kapolres : Kalau Ada Bukti, Langsung Dieksekusi

WONDAMA, PapuaSatu.comUntuk mengantisipasi terjadinya penyalagunan Dana Desa, di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Kepolisian Resor (Polres) Wondama memperketat pengawasan melalui Bhabinkamtibmas.

Kapolres Teluk Wondama AKBP Frits Sokoy mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas pengelola dana desa yang terbukti menyelewengkan dana yang bersumber dari APBN tersebut.

“Semua anggota Bhabinkantibmas telah ditugaskan untuk ikut mengawasi pengelolaan dana desa di semua Kampung di Wondama,” tegas Kapolres Sokoy kepada wartawan, Senin (23/10/2017).

Upaya yang dilakukan Babhinkamtibmas ini sebagai tindaklanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT tentang pencegahan penyalahgunaan dana desa.

Apakah sudah ada yang terindikasi?, Sokoy mengungkapkan, pihaknya sudah mencium adanya indikasi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum di beberapa kampung.

Hanya saja, pihak kepolisian belum bisa diproses karena masih dilakukan pembinaan oleh Pemkab Wondama melalui instansi terkait. “ tapi dengan adanya MoU ini kalau ada bukti kami langsung eksekusi. Tidak ada ampun lagi,”kata Kapolres.

Untuk itu, Sokoy menandaskan, anggota Bhabinkamtibmas mulai minggu ini ditugaskan untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan dan peruntukan dana desa.

Dalam dalam rangka transparansi, para kepala kampung diminta membuat untuk papan pengumuman yang mencantumkan semua anggaran yang masuk ke kampung. Termasuk apa saja program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana desa lengkap dengan pagu anggarannya. “ hal ini wajib dilakukan agar seluruh masyarakat bisa mengetahui sekaligus hati-hati dalam mengelola dana tersebut, paparnya.

Ia menambahkan, Babinkantibmas mempunyai tugas untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan dana desa.  “Jadi polisi ikut serta secara aktif mengawasi mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya,” tutup Sokoy. (free/nius)