KPK Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Sektor SDA Papua

743

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penyelamatan Sumber Daya Alam bersama Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua.

Rapat ini di gelar untuk mengintensifkan pencegahan korupsi di sector Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Papua.

Papua di pilih karena sangat besarnya potensi kekayaan alam di Provinsi Papua dan tingginya potensi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Upaya ini sesuai dengan Rencana Strategis KPK 2014-2019 yang menjadikan sektor SDA salah satu fokus area perbaikan sector strategis.

“KPK ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan di Papua bekerja secara professional penuh integritas dan mencegah adanya berbagai praktik ilegal di sektor SDA,” kata Wakil Ketua KPK, SautSitumorang di SasanaKarya, Kantor Gubernur Papua, Kamis, 1 Maret 2018.

Berdasarkan hasil kajian KPK, secara nasional, penerimaan Negara dari sektor SDA relative rendah ketimbang potensi yang seharusnya di dapat. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kehutanan hanya berkisar Rp 3 triliun per tahun.

KPK mencatat peredaran kayu ilegal di Papua, misalnya di Kabupaten Sarmi, di duga sebesar 36.500 meter kubik per tahun. Ada pula potensi PNBP yang hilang dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di perkirakan sebesar 13 miliar Rupiah per tahun.

Peredaran kayu illegal ini membuat adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang hilang untuk Kabupaten Sarmi mencapai 4,2 miliar Rupiah per tahun.

Secara nasional, hutan yang dikelola dengan izin mencapai lebih dari 35 juta Hektare. Tidak berjalannya penegakan hukum diduga mengakibatkan potensi kerugian Negara dari PNBP izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak di bayarkan oleh IUP Pertambangan di Kalimantan sebesar 15,9 triliun per tahun.

Laporan Produksi kayu periode 2003-2014 atau sekitar 77-81 persen diperkirakan tidak tercatat.

Total kerugian negara yang bersumber dari nilai komersial domestic untuk produksi kayu yang tidak tercatat selama periode tersebut mencapai US$ 60,7 – 81,4 miliar atau setara dengan Rp 598,0 – 799,3 triliun, atau US$ 5,0 – 6,8 miliar (Rp 49,8 – 66,6 trilyun) per tahun.

Rapat ini dihadiri oleh Penjabat Sementara (PJs) Gubernur Papua, Sudarmo, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Papua, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Panglima Kodam VII/Cendrawasih, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua, Kepala Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kantor Wilayah Pajak, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Forkopimda Provinsi Papua. [Piet]